Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
APPSI
APPSI Tolak Pendirian Pasar Modern di Jombang
Sunday 12 Feb 2012 21:36:04

Aktivitas jual-beli di salah satu pasar tradisional (Foto: Ist)
JOMBANG (BeritaHUKUM.com) – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) melalui ketua umum Abdul Ghopar menyatakan menolak dengan tegas segala bentuk pendirian pasar modern atau toko modern, khususnya yang marak bermunculan di Jombang. Hal utama yang perlu disoroti adalah jarak kerbadaan antara pasar tradisional dengan pasar modern.

Pria yang akrab dipanggil Ghopar ini menjelaskan, dalam perkembangannya, pasar tradisional saat ini kurang mendapat perhatian dari semua pihak. Untuk itu, perlu ada aturan yang jelas, baik berupa Perda, UU, Perpres dan lainnya.

“Masalah yang menyeruak selama ini adalah mengenai jarak antar pasar tradisional dan pasar Modern, yang terlalu dekat. Meskipun dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 juga mengatur regulasi tentang pengaturan pasar modern dan Pasar Tradisional,namun PerPres tersebut tidak secara tegas mengatur jarak minimalnya berapa?,” kata Ghopar kepada wartawan di Jombang, Jawa Timur, Minggu (12/2).

Jarak antara pasar tradisional dan modern, lanjut Ghopar, sangat penting untuk diatur atau ditetapkan aturannya, agar tidak merugikan para pedagang yang ada di pasar tradisional. “Untuk itu, saya berharap DPRD Jombang segera membuat Perda yang mengatur tentang jarak antara pasar tradisional dan modern. Dan jika perlu menolak segala bentuk pendirian Indomaret, supermarket dan toko modern di tengah pasar Tradisional,” jelasnya.

Ghopar berharap, agar segala bentuk perijinan pasar Modern, juga diketahui paguyuban pasar atau asosiasi pasar, serta melibatkan para pedagang pasar tradisional dalam peremajaan dan pengelolaan pasar. Tak hanya itu, Ghopar berpendapat, perlu segera diterbitkan undang-undang peningkatan daya saing ynag melindungi pasar tradisional.

“Hal ini dimaksudkan, agar para pedagang juga tahu dan turut bersama berdiskusi mengenai lokasi dan jarak ideal antar pasar modern dan tradisional. Masalah ini penting, agar tidak mematikan usaha pedagang pasar yang masuk kategori usaha kecil dan menengah,” imbuh dia.(sin)

Share : |

 
Berita Terkait APPSI
Hadap Presiden Jokowi, APPSI Minta Rasionalisasi Bunga Untuk UMKM
APPSI Aceh: Kalau Gak Becus, Menteri Jokowi Mundur Saja!
APPSI: Selamat Atas Kemenangan Prabowo-Hatta Menjadi Presiden RI Ke 7
APPSI Tolak Pendirian Pasar Modern di Jombang
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemboikotan Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Tidak Bisa Diabaikan
Bencana Asap Karhutla Coreng Diplomasi Sawit Indonesia
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]