Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Kasus Apartemen
APPAW Siap Gugat PT. Pakuwon Jati
Friday 23 Aug 2013 20:36:55

Ilustrasi, Apartemen Waterplace.(Foto: Ist)
SURABAYA, Berita HUKUM - Sebanyak 2.500 penghuni apertemen yang tergabung dalam Asosiasi Pemilik dan Penghuni Apertemen WaterPlace (APPAW) Surabaya sudah mempersiapkan diri untuk melayangkan gugatan pada PT. Pakuwon Jati sebagai pengembang apertemen.

Hal ini dilakukan karena para anggota APPAW merasa dikibuli oleh pihak pengembang. Di mana, sejak tahun 2005 hingga saat ini, belum menerima surat sertifikat hak milik penghuni Apertemen WaterPlasa Surabaya yang memiliki penghuni mencapai 2.500 jiwa.

"Kami jadi resah akibat ulah yang dilakukan pihak pengembang apertemen. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sudah dilaksanakan sejak 2008 sampai Agustus 2013. Tapi surat sertifikatnya belum diserahkan kepada pemilik maupun pembeli apertemen. Padahal ada yang lunas sejak 2005,” terang Ketua APPAW, Santoso Tejo, kepada Berita Metro, Selasa (20/8).

Lebih lanjut, pria ini mengatakan, pihak apartemen yang ditemui selalu saja beralasan dan mengulur-ulur waktu. “Kami tetap berharap agar pengembang memiliki niat baik dengan kami. Jika masih ruwet dan selalu mengulur-ulur waktu, kami sepakat untuk menggugat meraka (pengembang, PT. Pakuwon Jati),” tegasnya.

Tidak saja gugatan, lanjut Santosa, akan mengadukan juga pada REI Jatim, Kadin Jatim, dan DPRD Surabaya untuk mencari keadilan bagi pemilik apertemen tersebut.

Sementara pemilik apertemen, Yohanes Krisostomus, mengakui bahwa pelayanan maupun pengelolaan yang diberikan kepada pihak pengembang dianggap kurang nyaman, tidak profesional. Pasalnya, kata Yohanes, pihak pengembang selalu tidak pernah melibatkan pemilik ataupun penghuni dalam berbagai keputusan.

"Contoh saja soal service charge yang kami tidak pernah tahu bagaimana pengelolaanya. Padahal seharusnya, service charge itu adalah milik pemilik dan penghuni apartemen, " keluh Yohanes, seperti dikutip dari beritametro.co.id

Terkait masalah tersebut, Humas PT Pakuwon Jati, Patricia, saat dihubungi Berita Metro mengaku belum tahu soal rencana gugatan dari APPAW itu. Patricia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan manajemen PT. Pakuwon Jati terkait gugatan itu.

“Kami belum bisa menjawab soal itu. Hingga saat ini, saya masih menghubungi pihak manajemen. Selain itu pula saya baru tahu soal ini,” terang Patricia.(top/yoc/bmc/bhc/rby)


 
Berita Terkait Kasus Apartemen
 
• Terbentuknya P3SRS Apartemen Cervino Village Semoga Dapat Menjadi Contoh yang Lain
 
• Apartemen Mediterania Palace Residences Kemayoran, Dikhawatir Jadi Cluster Baru Pandemi Covid-19
 
• Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
 
• Mengukur Integritas dan Ketegasan Anies
 
• Prahara Kepengurusan PPPSRS di Kemayoran
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]