Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kenaikan Harga BBM
5 Fraksi DPR RI Menangkan Voting RUU APBNP 2013
Monday 17 Jun 2013 23:09:18

Suasana rapat paripurna di DPR RI, Senin (17/6).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Akhirnya Rapat Paripurna RUU APBN Perubahan 2013 diterima dan dimenangkan oleh lima Fraksi koalisi Pemerintahan, yakni Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB, masih tetap dominan dengan total 338 orang mayoritas menerima.

Sementara dari Fraksi Gerindra walau sudah berbalik sikap kenaikan harga BBM, namun belum mampu merubah keadaan apalagi voting yang dilakukan adalah voting terbuka melalui Fraksi, Senin (17/6).

Sedangkan empat fraksi lain yang menolak kenaikan BBM yakni PDI-P, PKS, Partai Hanura dan Partai Gerindra hanya berhasil memperolah total 191 suara.

Berikut hasil lengkap voting yang dilakukan untuk menggolkan kebijakan RUU APBNP 2013, dimana dengan hasil ini pemerintah dapat menaikkan harga BBM.

Fraksi Parpol di DPR RI, pendukung harga BBM Naik. Fraksi Partai Demokrat, (F-PD)143 suara Fraksi Partai Golongan Karya, (F-PG) 98 suara Fraksi Partai Amanat Nasional, (F-PAN) 40 suara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, (F-PPP) 43 suara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, (F-PKB) 23 suara total suara 338 suara Anggota DPR-RI.

Sementara dari Fraksi Parpol di DPR RI yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) 91 suara, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) 25 suara, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) 14 suara, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 51 suara, dengan total perolehan suara 181 suara Anggota DPR yang menolak kenaikan BBM sekitar 31 % persen dari jumlah anggota DPR RI 560 orang.

Rapat paripurna DPR -RI akhirnya ditutup dan sempat terjadi aksi dari Mahasiswa Universitas Indonesia berteriak-teriak dan langsung diamankan oleh Pamdal DPR-RI, soal pengesahan APBN-P 2013.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kenaikan Harga BBM
 
FITRA: Peneriman Negara Bukan Pajak, Dapat di Gunakan Cegah Kenaikan BBM
 
Fuad Bawazier: Pemerintah Keliru Menaikkan Harga BBM
 
Inilah Program Kompensasi Untuk Mempertahankan Kesejahteraan Masyarakat
 
Pengendara Sepeda Motor Padati SPBU Sebelum Pukul 00:00 WIB
 
Para Menteri Berkumpul Umumkan Kenaikan Harga BBM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]