 |
| 'Kalau tanggal 15 April nggak jadi pleno, DPW akan melakukan mosi tidak percaya,' kata Ketua DPW Jawa Barat, Rahmat Yasin di Hotel Lor In Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/4).(Foto: Istimewa) |
|
BOGOR, Berita HUKUM - 27 Dari 37 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP mendesak DPP untuk menggelar rapat pleno guna membahas sanksi bagi Ketua Umum Suryadharma Ali. Jika desakan pleno tidak dilaksanakan, mereka mengancam akan melakukan upaya lain yang lebih serius.
"Kalau tanggal 15 April nggak jadi pleno, DPW akan melakukan mosi tidak percaya," kata Ketua DPW Jawa Barat, Rahmat Yasin di Hotel Lor In Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/4).
Rahmat mengatakan, tindakan Suryadharma Ali yang menghadiri kampanye Partai Gerindra di GBK pada tanggal 23 Maret lalu sangat menyakiti hati kader PPP. Menurutnya, tak seharusnya sang ketua umum melakukan manuver politik tanpa koordinasi dengan DPP dan DPW.
"Keputusan koalisi dan mencalonkan capres diputuskan lewat rapimnas yang diikuti oleh DPP dan DPW seluruh Indonesia. Hingga saat ini DPW masih belum diajak diskusi," ujarnya.
Manuver Suryadharma tersebut menurutnya merupakan penyebab kegagalan PPP meraih target suara yang diinginkan. Partai berlambang ka'bah ini menargetkan perolehan suara dalam pileg sebesar 12 persen, sementara dari hasil quick count berbagai lembaga survei, PPP hanya memperoleh suara 7,1 persen.
"Yang kami sadari kenapa tidak sampai target adalah ketika kami berdarah-darah mengumpulkan suara dan bersaing secara sehat tetapi yang kita hasilkan adalah kontradiksi dan ironi ketika ketum PPP datang ke kampanye partai lain," ucap Rahmat.(detik/bhc/sya)
|
