Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Petani
2018 Rastra Dihapus, Pemerintah Indonesia Wajib Lindungi Petani Beras
2017-10-31 20:20:03

KUPANG, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menegaskan, pemerintah wajib melakukan perlindungan terhadap Petani beras. Hal ini dikarenakan penyaluran beras sejahtera (rastra) sebagai outlet dari Bulog, akan dihapus mulai tahun 2018.

Padahal tahun 2017, dari 55 kota di Indonesia tidak seluruhnya memberikan hasil yang maksimal untuk penggunaan kartu Bantuan Pangan Non-Tunai. Hal tersebut harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah, terutama kepada masyarakat di kalangan bawah yang sudah terbiasa dengan rastra.

"Yang paling penting adalah bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan petani untuk terus memproduksi beras, sehingga ketika outlet rastra tidak ada, dapat menjadi cadangan beras pemerintah, sehingga tidak akan mengganggu proses yang sudah ada," jelas Viva Yoga Mauladi di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Komisi IV ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (28/10)

Ia merasa masih belum ada solusi yang disepakati bersama, oleh karena itu Komisi IV berjanji akan membahas hal tersebut lebih lanjut dengan pemerintah. Hingga saat ini, di NTT masih belum ada kartu bantuan pangan non-tunai. Politisi PAN ini menjelaskan bahwa Komisi IV masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, terutama bersama Bulog sebagai mitra kerja Komisi IV. Bulog sebagai penyedia cadangan beras pemerintah harus maksimal. Sementara masyarakat NTT mengeluhkan cadangan beras yang dimiliki pemerintah masih kecil.

"Sebagai mitra kerja dari Bulog, kami akan terus mendorong Bulog dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya bisa maksimal dan bisa menjadi bagian dalam proses untuk pemberdayaan petani, kemudian dalam hal stabilisasi harga dan pasokan," ungkapnya.

Viva meyakini bahwa Bulog sudah siap untuk mengelola pangan menjadi lebih baik. Akan tetapi, yang menjadi tantangan adalah di tahun 2018 nanti, sudah tidak ada lagi outlet rastra karena akan digantikan dengan program bantuan pangan non-tunai. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap program penyerapan beras dan gabah petani oleh Bulog. Komisi IV akan segera membahas program pengganti rastra tersebut dengan Kementerian Pertanian, Bulog, dan Kementerian Sosial.(ica/sc/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Petani
2018 Rastra Dihapus, Pemerintah Indonesia Wajib Lindungi Petani Beras
Agro Jabar Gandeng Petani Garut Tanam Jeruk Lemon
Ayo Bantu, Logistik Aksi Petani Jalan Kaki Jambi-Jakarta Menipis
Realisasikan Janji untuk Sejahterakan Petani
Prioritas untuk Petani Marjinal, Pemerintah Segera Bagikan Lahan Seluas 9 Juta Hektar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketum: Proses Perjalanan Muhammadiyah yang Panjang dan Terus Berkembang Patut Kita Syukuri
Panglima TNI: Dokter Militer Sangat Vital Dalam Kondisi Damai dan Perang
DPR Minta Pemerintah Jelaskan Perubahan Alokasi Daya Listrik
Pansus Angket DPR akan Panggil KPK Lagi
MKD DPR Tunggu Proses Hukum Setya Novanto
Inilah Kronologi Kecelakaan Mobil Setya Novanto
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
KPK Tidak Temukan Setya Novanto, Tim KPK Terus Cari Setya Novanto
Police Still Hunting for President Director PT MESD, Yu Jing, Suspect and Wanted
DPR Minta Presiden Berani Amandemen UUD 1945
Kasi SIM: SIM A Umum, Minimal Telah Memiliki SIM A Polos 1 Tahun
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]