Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Kemenakertrans
2017, Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI
Saturday 07 Jan 2012 02:42:12

Para tenaga kerja Indonesia saat menunggu pemberangkatan ke negara tujuan di Bandara Soekarno-Hatta (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah merencanakan untuk menghentikan penempatan pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri pada 2017 mendatang. Mereka akan diganti dengan mengirimkan tenaga terampil. Hal tersebut diungkapkan Kepala Humas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Suhartono di Jakarta, Jumat (6/1).

Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang memiliki keterampilan dimaksud, jelas dia, yakni perawat, supir dan juga mereka yang dapat dipekerjakan di toko atau sektor ritel. Rencana penghentian pengerahan PRT ke luar negeri ini merupakan bagian dari program yang saat ini tengah disiapkan, menyusul berbagai kasus penyiksaan. “Pekerja yang akan dikirim ke luar negeri disyaratkan menjalani pelatihan minimal 200 jam. Mereka juga akan ditingkatkan kemampuan bahasa asingnya,” imbuhnya.

Suhartono menambahkan, pengurangan pengiriman pembantu rumah tangga ke luar negeri sudah mulai dilakukan. Pada 2011 lalu, Indonesia telah mengirim sekitar 581 ribu PRT ke sejumlah negara. Jumlah ini berkurang karena pada 2010, PRT yang dikirim ke luar negeri berjumlah 881 ribu orang.

"Kami akan lebih menekankan kepada yang punya keterampilan. Kami ingin menepis bahwa Indonesia tidak hanya untuk mengutamakan masalah remitansi, tapi penempatan ini juga menjadi prioritas utama dalam suatu perlindungan dan kenyamanan bekerja bagi TKI di di luar negeri," papar dia.

Lebih lanjut Suhartono menjelaskan, Kemenakertrans juga akan mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah yang menjadi kantong-kantong TKI dengan memberikan keterampilan tertentu. Sehingga pada saat pengiriman PRT dihentikan pada 2017, mereka akan tetap memiliki pekerjaan.

Di Indonesia, terdapat 55 daerah yang menjadi kantong-kantong TKI seperti Cianjur, Sukabumi, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemenakertrans bersama instansi terkait kita akan mengembangkan kewirausahaan yang padat karya produktif dengan meningkatkan keterampilan warga untuk mengisi sektor yang ada dikantong-kantong TKI.

“Dorongan mereka bekerja diluar negeri sebenarnya lebih banyak dorongan ekonomi. Jika ekonominya daerah itu akan tumbuh dengan baik, maka otomatis minat terhadap untuk bekerja di luar negeri juga akan berkurang,” tandas Suhartono

Sementara itu, Analis Kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo menilai, rencana pemerintah menghentikan pengiriman pembantu rumah tangga ke luar negeri sangat tidak tepat. Seharusnya yang dilakukan pemerintah bukan menghentikan, tetapi menjamin pengiriman PRT itu terlindungi.

"Meniadakan penempatan PRT tidak berdasar. Itu menunjukan pemerintah Indonesia lemah atau gagal melakukan perlindungan terhadap PRT- nya. Pemerintah sering teledor soal ini. Saya kira ini persoalan serius, kalau pemerintah menghalang-halangi mereka bekerja di luar negeri," jelas Wahyu. (voa/ind)


 
Berita Terkait Kemenakertrans
 
Pejabat Kemenakertrans Dituntut Lima Tahun Penjara
 
Pejabat Kemenakertrans Divonis Dua Tahun Penjara
 
Presiden SBY Peringatkan Menakertrans Muhaimin
 
Presiden Minta Menakertrans Berdialog dengan Buruh
 
2017, Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
PTUN Jakarta Putuskan Pemblokiran Internet oleh Pemerintah di Papua 'Melanggar Hukum'
Terbitkan PP Tapera, Pemerintah Dinilai Lepas Tangan Penuhi Tempat Tinggal Layak
Tahun Ajaran Baru Tetap Belajar Jarak Jauh
Bongkar Pasang APBN-P 2020, Bukti Data dan Asumsi Tidak Kredibel
Ditlantas Polda Metro Aktifkan Kembali Pelayanan SIM Keliling Guna Memecah Lonjakan Pemohon
Peduli Covid-19, Baintelkam Mabes Polri Beri Bantuan Ratusan Paket Sembako ke Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020
Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]