Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
108 Jenderal Purnawirawan - Front Kedaulatan Bangsa: Inilah 8 Pesan Moral Wajib TNI- POLRI
2019-05-20 22:53:59

Tampak konferensi pers 108 Jenderal Purnawirawan TNI-Polri tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa menyatakan sikap terkait Pilpres 2019, Senin (20/5).(foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekumpulan purnawirawan TNI-Polri sebanyak 108 Jenderal purnawirawan TNI - Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa menyatakan sikap terkait Pilpres 2019. Mereka melakukan Press Release karena mengaku perihatin dengan kondisi yang dialami bangsa Indonesia saat ini.

Ketua Acara Front Kedaulatan Bangsa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, saat ini bangsa dan negara sedang mengalami kondisi politik yang tidak stabil. Sebab, hak kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi dirampas.

Inilah 8 sikap moral wajib TNI dan POLRI yang dibacakan Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto di Hotel Grand Mahakam Blok M Jl. Mahakam No.8, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Inilah 8 Pesan Moral Wajib TNI- POLRI sebagai berikut:

Pertama, saat ini bangsa dan negara kita sedang mengalami kondisi politik yang tidak stabil disebabkan hak kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi, dirampas bagaikan ibu peritwi yang sedang diperkosa. Dengan terjadinya kecurangan pemilu 2019 yang terstruktur sistematif dan masif ditambah dengan keadaan ekonomi sangat membebani rakyat yang dapat melumpuhkan sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dua, kami serukan kepada saudaraku sebangsa dan setanah air untuk bersama dalam semangat kebangkitan nasional untuk menyelamatkan kedaulatan negara dan masa depan bangsa Indonesia dari bahaya konflik suku, agama, golongan yang dapat memicu disintegrasi NKRI," kata Jendral TNI (purn) Tyasno Sudarto, saat membacakan sikap di Jakarta Selatan, Senin (20/5).

Ketiga, mereka mengajak para purnawirawan TNI-Polri tetap konsisten sebagai patriot bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam kondisi damai maupun genting demi bangsa dan negara.

Keempat, harus selalu bersama dan berpihak kepada rakyat yang saat ini hak kedaulatannya sedang diselewengkan.

"Kelima, kami sebagai generasi pendahulu, berpesan kepada prajurit TNI-Polri yang saat ini, bahwa kita adalah anak kandung rakyat Indonesia yang selalu dituntut membela rakyat untuk memperjuangkan hak rakyat," tuturnya.

Keenam, inilah saatnya TNI menunjukkan kepada rakyat jati dirinya sebagai tentara rakyat dan polri sebagai pelayan, pelindung, pengayom, masyarakat

Ketuju, ingatlah pesan moral 8 wajib TNI-Polri untuk tidak sekali kali merugikan rakyat dan tidak sekali kali menakuti serta menyakiti hati rakyat

"Delapan secara khusus kami sampaikan kepada pihak-pihak tertentu, agar tidak memanfaatkan pemilu 2019 untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Karena rakyat Indonesia semakin cerdas dan mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi," tuturnya.

Karena ratyat sedang bergerak, untuk melaksanakan suatu perjuangannya mengembalikan kedualatan rakyat, "Oleh karena itu kami sebagai purnawirawan TNI- Polri tentu kami membantu dan bersama-sama dengan Rakyat yang bergerak untuk memperjuangkan Kedaulatan Rakyat," pungkas Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto.

Lihat Video YouTube Press Release Front Kedaulatan Bangsa: Klik disini. (dbs/aky/okz/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
Rekonsiliasi Trah Jokowi-Titiek, Mungkinkah Jadi Solusi Cegah Perpecahan Bangsa?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]