Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Lapas
10 Hari Pasca Gempa Tsunami, Lapas Rutan Masih Proses Pemulihan Fasilitas Layanan
2018-10-08 20:32:36

Tampak suasana saat Konferensi Pers di Dirjenpas, Senin,(8/10).(Foto: BH /bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Sri Puguh Budi Utami mengatakan, penentuan DPO bagi penghuni Lapas / Rutan yang tidak atau belum kembali, ditetapkan setelah Lapas Rutan dianggap siap untuk menyeleggarakan layanan dasar dan hunian yang sudah dianggap layak ditempati," demikian disampaikan Dirjenpas, menanggapi status penghuni Lapas Rutan di daerah Palu dan Donggala yang tidak berada di tempat.

Penilaian sudah layaknya Lapas Rutan untuk dihuni adalah berdasarkan hasil evaluasi Tim Kanwil Kemenkumham Palu dan Tim Satgas Penegakan Hukum dan Layanan Dasar Ditjenpas. "Evaluasi dititik beratkan pada pemenuhan kebutuhan dasar penghuni, seperti makan, minum, dukungan kesehatan, ketersediaan air dan listrik serta kamar hunian yang cukup layak untuk ditempati," ujar Dirjenpas, Sri Puguh Budi Utami, Senin (8/10).

Utami mengatakan bahwa saat ini kondisi Lapas Rutan yang terkena dampak masih dalam kegiatan pemulihan dan rehabilitasi, sehingga belum bisa secara maksimal menyelenggarakan kegiatan layanan.

Melakukan pemulihan tingkat ringan pada Lapas yang mengalami keretakan bangunan dan melakukan pemulihan tingkat berat pada Lapas Palu terhadap robohnya tembok luar dan tembok antar bangunan.

"Apalagi Rutan Donggala yang mengalami kerusakan total akibat pembakaran, sehingga ditetapkan rumah dinas kepala rutan menjadi kantor sementara," ungkapnya.

Selain pemulihan fisik bangunan dan fasilitas layanan, langkah yang terus dilakukan adalah pendataan terhadap narapidana / tahanan yang telah berada di luar Lapas Rutan, sebagai akibat upaya penyelamatan diri dari ancaman robohnya bangunan dan dampak gempa tsunami lainnya.

"Setiap hari sekitar 200 narapidana tahanan yang melaporkan diri, untuk itu kami sangat mengapresiasi bagi mereka yang melaporkan diri. Kami anggap mereka menjalankan pidananya," kata Dirjenpas.
.
Data terakhir menunjukkan per tanggal 8 Oktober (hari ini) tedapat 364 orang penghuni yang melaporkan diri di masing-masing Lapas Rutan.

Sebelum terjadinya gempa tsunami, jumlah hunian di 6 UPT tersebut adalah sebanyak 1.664 orang. Saat ini jumlah narapidana tahanan yang berada di dalam Lapas Rutan adalah 204 orang. Penghuni yang melaporkan diri sebanyak 364 orang, sedangkan yang belum diketahui sejumlah 1.096 orang.

"Untuk itu hari ini kami kembali menghimbau kepada seluruh narapidana tahanan yang berada di luar untuk secara rutin melaporkan diri, sebagai wujud itikad baik untuk melanjutkan kembali masa pidananya, sampai dengan berfungsinya kembali secara utuh layanan Lapas/ Rutan, mereka harus menjalankan sisa pidananya di dalam Lapas Rutan sesuai dengan aturan yang berlaku," jelas Dirjenpas.

"Namun kami menyadari sepenuhnya, keterbatasan dan proses pemulihan dan rehabilitasi lapas rutan yang membutuhkan waktu dan biaya, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan dasar, seperti penyediaan makanan, dukungan fasilitas kesehatan, listrik, air dan juga tempat hunian. Kami telah membentuk Tim Satgas Penegakan Hukum dan Layanan Dasar, yang akan melakukan pendampingan, evaluasi dan bantuan penyelenggaraan layanan dasar di Lapas rutan yang terdampak gempa tersebut, sampai dengan fungsi lapas rutan dan berjalan secara utuh kembali," pungkas Dirjenpas Utami.(bh/bar)

Share : |

 
Berita Terkait Lapas
10 Hari Pasca Gempa Tsunami, Lapas Rutan Masih Proses Pemulihan Fasilitas Layanan
BNN dan Ditjen PAS Komit Bangun Sistem Keterbukaan Lapas
Ketua DPR Minta Dirjen PAS Tanggung Jawab Kericuhan Lapas
Lapas Kelas IIA Metro Gelar Sertijab dan Pisah Sambut Kalapas
Ditjenpas Rintis Standar Perlakuan Khusus Bagi Tahanan 'The Jakarta Rules'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tiga Jurkam Capres No Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin Ditangkap KPK, Prihatin dan Ironis
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Komisi VII Sesalkan Dampak Lingkungan PLTU PT Indo Bharat Rayon
Tim Pemenangan DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Beri Motivasi Kader dan Caleg DPD untuk Serap Aspirasi Warga
BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan
Bukti Persidangan Kasus Korupsi di Bakamla, Tersangka Mengaku Dikenalkan Keluarga Jokowi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]