Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Lapas
10 Hari Pasca Gempa Tsunami, Lapas Rutan Masih Proses Pemulihan Fasilitas Layanan
2018-10-08 20:32:36

Tampak suasana saat Konferensi Pers di Dirjenpas, Senin,(8/10).(Foto: BH /bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Sri Puguh Budi Utami mengatakan, penentuan DPO bagi penghuni Lapas / Rutan yang tidak atau belum kembali, ditetapkan setelah Lapas Rutan dianggap siap untuk menyeleggarakan layanan dasar dan hunian yang sudah dianggap layak ditempati," demikian disampaikan Dirjenpas, menanggapi status penghuni Lapas Rutan di daerah Palu dan Donggala yang tidak berada di tempat.

Penilaian sudah layaknya Lapas Rutan untuk dihuni adalah berdasarkan hasil evaluasi Tim Kanwil Kemenkumham Palu dan Tim Satgas Penegakan Hukum dan Layanan Dasar Ditjenpas. "Evaluasi dititik beratkan pada pemenuhan kebutuhan dasar penghuni, seperti makan, minum, dukungan kesehatan, ketersediaan air dan listrik serta kamar hunian yang cukup layak untuk ditempati," ujar Dirjenpas, Sri Puguh Budi Utami, Senin (8/10).

Utami mengatakan bahwa saat ini kondisi Lapas Rutan yang terkena dampak masih dalam kegiatan pemulihan dan rehabilitasi, sehingga belum bisa secara maksimal menyelenggarakan kegiatan layanan.

Melakukan pemulihan tingkat ringan pada Lapas yang mengalami keretakan bangunan dan melakukan pemulihan tingkat berat pada Lapas Palu terhadap robohnya tembok luar dan tembok antar bangunan.

"Apalagi Rutan Donggala yang mengalami kerusakan total akibat pembakaran, sehingga ditetapkan rumah dinas kepala rutan menjadi kantor sementara," ungkapnya.

Selain pemulihan fisik bangunan dan fasilitas layanan, langkah yang terus dilakukan adalah pendataan terhadap narapidana / tahanan yang telah berada di luar Lapas Rutan, sebagai akibat upaya penyelamatan diri dari ancaman robohnya bangunan dan dampak gempa tsunami lainnya.

"Setiap hari sekitar 200 narapidana tahanan yang melaporkan diri, untuk itu kami sangat mengapresiasi bagi mereka yang melaporkan diri. Kami anggap mereka menjalankan pidananya," kata Dirjenpas.
.
Data terakhir menunjukkan per tanggal 8 Oktober (hari ini) tedapat 364 orang penghuni yang melaporkan diri di masing-masing Lapas Rutan.

Sebelum terjadinya gempa tsunami, jumlah hunian di 6 UPT tersebut adalah sebanyak 1.664 orang. Saat ini jumlah narapidana tahanan yang berada di dalam Lapas Rutan adalah 204 orang. Penghuni yang melaporkan diri sebanyak 364 orang, sedangkan yang belum diketahui sejumlah 1.096 orang.

"Untuk itu hari ini kami kembali menghimbau kepada seluruh narapidana tahanan yang berada di luar untuk secara rutin melaporkan diri, sebagai wujud itikad baik untuk melanjutkan kembali masa pidananya, sampai dengan berfungsinya kembali secara utuh layanan Lapas/ Rutan, mereka harus menjalankan sisa pidananya di dalam Lapas Rutan sesuai dengan aturan yang berlaku," jelas Dirjenpas.

"Namun kami menyadari sepenuhnya, keterbatasan dan proses pemulihan dan rehabilitasi lapas rutan yang membutuhkan waktu dan biaya, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan dasar, seperti penyediaan makanan, dukungan fasilitas kesehatan, listrik, air dan juga tempat hunian. Kami telah membentuk Tim Satgas Penegakan Hukum dan Layanan Dasar, yang akan melakukan pendampingan, evaluasi dan bantuan penyelenggaraan layanan dasar di Lapas rutan yang terdampak gempa tersebut, sampai dengan fungsi lapas rutan dan berjalan secara utuh kembali," pungkas Dirjenpas Utami.(bh/bar)

Share : |

 
Berita Terkait Lapas
Banyak Permasalahan di Lapas, Senator DPD Gagas Revisi UU Pemasyarakatan
Amalan Rakyat Aksi di Depan Lapas Cipinang Menuntut Klarifikasi Pemberitaan Media
Kericuhan di Dalam Lapas Kls 1 Surakarta, Massa Vs Penghuni Lapas
Petugas Lapas Bontang Seperti 'Algojo', Napi Dipukul Diduga Hingga Bocor Kepala
10 Hari Pasca Gempa Tsunami, Lapas Rutan Masih Proses Pemulihan Fasilitas Layanan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Indonesia- Iran Berkomitmen Merdekakan Palestina
BW 'Telanjangi' Saksi TKN, Ternyata Bukan Spesifik Ahli Pemilu Tapi Soal Pidana
MK Harus Melek Kecurangan Pilpres Jika Tak Mau Demokrasi Menjadi Democrazy
Mari Kita Runtuhkan Langit untuk Menegakkan Keadilan
Anies Baswedan: 'Wajah Baru Jakarta' di Malam Puncak HUT ke-492 Kota Jakarta
Legislator Sesalkan Sanksi Pengurangan Dana BOS Kepada Sekolah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]