Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
KONI
Kesepakatan Kejati DKI dan KONI, Didiek: Ini Payung Hukum
Wednesday 26 Jun 2013 17:03:31

Kepala Kejati DKI Jakarta, Didiek Darmanto dan Ketua KONI DKI Jakarta, Winny Erwindia, Rabu (26/6) usai penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Komite Olah Raga Nasional (KONI) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, berlangsung sore tadi di lantai 2 gedung Kejati DKI Jakarta.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejati DKI Jakarta dan kita menyambut baik kesepakatan ini dan KONI akan berusaha maksimal dalam hal prestasi," kata Ketua KONI DKI Jakarta, Winny Erwindia kepada BeritaHUKUM.com dalam acara tersebut, Rabu (26/6).

Sementara itu, dikatakan Kejati DKI Jakarta, Didiek Darmanto, bahwa dengan adanya penandatanganan piagam kerjasama antara Kejati DKI Jakarta dengan KONI ini, maka kegiatan yang menyangkut bidang hukum perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan setelah mendapat surat kuasa khusus baru dapat bertidak.

"Dan tidak itu saja, Kejaksaan berperan tidak saat terjadi sengketa, namun juga dalam bentuk pertimbangan hukum dan tindakan hukum yang bersifat pencegahan," ujar Kepala Kejati DKI Jakarta, Didiek Darmanto, di gedung Kejati DKI Jakarta, Jalan H.R Rasuna Said No.2, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Ini juga merupakan suatu kehormatan bagi kami, demi pelaksanaan fungsi yang saling bersinergi. Mengajak masyarakat untuk berprilaku taat hukum. Penandatanganan ini merupakan langkah nyata dalam peranan masing-masing, untuk menjaga kewibawaan negara. Ini adalah payung hukum," terang Didiek.

Penandatanganan ini juga menegaskan bahwa Kejaksaan memberikan jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Instansi Pemerintah/ Lembaga Negara/ BUMN/ BUMD, atau Pejabat tata usaha negara, berupa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan (legal assistance) di bidang Perdata atau Tata usaha negara, atas dasar permintaan dari Instansi pusat maupun daerah.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait KONI
 
Korupsi Dana Hibah KONI Samarinda Rp2,6 Milyar, DSB Mantan Sekretaris Resmi Ditahan
 
KONI Jabar Butuh Ketua yang Transparan-Berani Reformasi Pengurus
 
KONI Mengklarifikasi dan Meluruskan Permasalahan 5 Ring pada Logonya
 
Masa Penahanan Ketua KONI DKI Winny Erwindia Ditentukan 17 September 2014
 
Besok Ketua Umum Koni Pusat Resmikan Gedung Anggar Kaltim
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]