JAKARTA, Berita HUKUM - Banyaknya permasalahan yang timbul atas kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMU sederajat.
Hal ini juga menjadi perhatian serius Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun twitter-nya @SBYudhoyono. SBY mengungkapkan permintaan maaf pemerintah atas keterlambatan (UN), Rabu (17/4).
SBY juga mengintruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, guna bekerjasama dengan para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk kelancaran UN.
SBY meminta dilakukannya pemeriksaan, "mengapa ada percetakan yang terlambat? Penyebab masalah teknis atau penyimpangan? Jangan sampai UN di tingkat SMP terulang lagi," ujar SBY.
Sementara Koordinator FITRA mengatakan bahwa, "ada penyalahgunaan anggaran UN, dan UN bukan untuk melayani Publik, namun menjadi projek-projek untuk dikorupsi," ujar Ucok, Rabu (17/4).
Jika benar-benar pemerintah mau melayani publik, tidak ada PT Ghalia itu.
Ditambahkannya kembali bahwa (UN) harus dihentikan karena tidak sesuai dengan semangat pendidikan Nasional, dan hanya membebani mental siswa dan siswi, pemerintah hanya ingin mencari pembanding dan mengorbankan pendidikan siswa.(bhc/put) |
