|
|||||
| Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China | 2023-01-14 03:12:58 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan kesehatan rakyat Indonesia terkait kedatangan turis asal Negara China. Diketahui, memasuki awal tahun 2023, pemerintah telah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang bertujuan untuk menggenjot perekonomian nasional di seg ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022 | 2022-12-30 22:47:44 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah resmi memutuskan untuk mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pencabutan PPKM tersebut diumumkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjelang penghujung tahun 2022, Jum'at (30/12/2022), di Istana Negara, Jakarta. |
||||
| Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China | 2022-12-29 13:38:16 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia tidak memberikan syarat khusus bagi pelancong asal China, ketika negara ini mulai melonggarkan kebijakan bagi penduduknya untuk bepergian ke luar negeri. |
||||
| Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu | 2022-05-28 17:23:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan dan vaksinasi Covid-19 di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta untuk diselidiki. |
||||
| Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini | 2022-05-18 00:28:38 | |||||
 |
BOGOR, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kebijakan pemerintah untuk melonggarkan pemakaian masker di ruang publik. Kebijakan ini diambil setelah memperhatikan kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali. |
||||
| Legislator Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal | 2022-05-13 06:14:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31 P/HUM/2022. Putusan tersebut berisikan kewajiban pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 halal, khususnya bagi umat Islam. Anggota Panja Vaksin DPR RI ini meminta keseriusan pemerintah untuk taat hukum ...Berita Selengkapnya |
||||
| Sinovac akan Digunakan sebagai Vaksin Booster | 2022-04-26 08:54:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Kesehatan RI akan menjadikan vaksin Sinovac sebagai salah satu vaksin dosis ketiga atau booster. Hal itu didasari adanya rekomendasi penyediaan vaksin halal dari Putusan Mahkaman Agung. |
||||
| Komisi IX Apresiasi Putusan MA Terkait Vaksin Halal | 2022-04-25 06:26:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung (MA) yang telah membuat putusan merespon aspirasi umat Islam yang selama ini telah banyak disuarakan oleh para tokoh Islam dari berbagai kalangan terkait vaksin halal. Diketahui MA mengabulkan uji materi yang dilayangkan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YMKI). Den ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemerintah Didesak Laksanakan Putusan 'Judicial Review' MA Terkait Vaksin Halal | 2022-04-24 10:50:07 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Kesehatan untuk segera melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait judicial review Perpres Nomoe 99 Tahun 2020 tentang keharusan pemberian vaksin halal bagi warga muslim. Keputusan tersebut dinilai Saleh sangat mendesak untuk dieksekusi di tengah gen ...Berita Selengkapnya |
||||
| Cakupan Imunisasi Anak Rendah Akibat COVID-19, Pemerintah Atasi dengan BIAN | 2022-04-18 20:58:45 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - COVID-19 telah mengakibatkan cakupan imunisasi rutin lengkap anak menjadi rendah. Untuk mengejar kekurangan cakupan tersebut pemerintah menyelenggarakan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dalam rangka pekan imunisasi dunia. |
||||
|
|||||
