JAKARTA, Berita HUKUM - IUCN menyatakan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai salah satu "tempat tak tergantikan" di dunia dan menjadi bagian Hutan Hujan Tropis Sumatera yang ditetapkan menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO pada 2004. Namun, Sejak tahun 2011, TNGL sudah masuk dalam The List of World Heritage in Danger. UNESCO akan mengevaluasi pada t ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Pemerintah pusat sampai hari ini masih belum merestui Qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang, Ketua Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh (KPA/PA) wilayah Pase Tgk Zulkarnaini sangat menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan mengulur-ngulur pengesahan bendera Aceh.

“Seharusnya, pada hari ini bendera Aceh sudah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali membahas simbol daerah Istimewa Aceh, bendera yang menyerupai bendara Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hal tersebut merupakan polemik yang pada pertengahan tahun 2013 sempat menghangat dan dihentikan pembahasannya yang dinilai melanggar kesepakatan Helsinki.

"Selama mereka belum me ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Pemerintah pusat dan pemerimtah Aceh sepakat memperpanjang masa tenang pembahasan Qanun No.3/2013, tentang polemik Bendera dan Lambang Aceh sampai 15 April 2014 mendatang.

Menanggapi hal itu, Ketua Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh (KPA/PA) wilayah Pasee Tgk Zulkarnaini, mengatakan bahwa, saat ini memasuki tahun politik ...Berita Selengkapnya

ACEH, BeritaHUKUM - Ketua Komunitas Korban HAM Aceh Utara (K2HAU), Samsul Bahri, mendesak kepada pemerintah Aceh agar segera mengesahkan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Kamis (24/10), dia mengatakan bahwa pemerintah belum ada keseriusan dalam upaya pemberian perlindungan dan pengungkapan kebenaran ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Keberadaan masyarakat atau komunitas adat itu dilindungi dalam UUD' 45, dalam amandemennya negara mengakui dan menghormati kesatuan dan persatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya.

"Sepanjang masih hidup dan sesuai dalam perundang-undangan, dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia," demikian kata Dosen Fakul ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Ada kesan diulur-ulur dalam pembahasan Qanun No.8/2012 tentang Wali Nangroe dan Qanun No.3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Itu disebabkan buruknya komunikasi politik Pemerintah Aceh dengan Mendagri.

Hal itu dikatakan Dosen FISIP Komunikasi Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, Kamaruddin Hasan MSi, yang dihub ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Terkait pemberitaan di media online BeritaHUKUM.com, yang dimuat pada 16 Agustus 2013 kemarin, dengan judul "HUT RI ke-68, Bendera GAM Masih Berkibar" menuai kritikan dari seorang Anggota Dewan Perwakilan (DPR) Aceh, Abdullah Saleh.

Inilah kritikan yang diterima pewarta BeritaHUKUM.com, melalui pesan BlackBerry Messenger, pa ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Kabupaten Aceh Timur akan memekarkan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DKP2O), hal tersebut ditandai pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif terhadap empat Rancangan Qanun (Raqan).

Salah satunya DKP2O yang dijadikan Raqan perioritas utama, DKP2O, bahkan 4 dari 8 Raqan yang diserahkan Pemkab ham ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Hasil pengumuman peserta tes uji baca Alqur'an untuk 15 besar calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara, yang diputuskan oleh Komisi A DPRK Aceh Utara, diduga telah mengangkangi Qanun Aceh No. 7/2007 tentang penyelenggaran pemilihan umum.

Sebab, keputusan yang dikeluarkan oleh tim pelaksana perekru ...Berita Selengkapnya