Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pulau Natuna
 
Beijing Peringatkan Amerika Tidak Ikut Campur Konflik Laut China Selatan | 2024-03-21 12:47:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan Amerika Serikat (AS) tidak berhak untuk ikut campur dalam masalah maritim di Laut China Selatan.

"AS bukan pihak dalam masalah Laut China Selatan dan tidak berhak ikut campur dalam masalah maritim antara China dan Filipina," kata Lin Jian saat menyampaikan kete
...

China Rilis Peta Terbaru Caplok Wilayah Sengketa - India 'Protes Keras', Bagaimana dengan Indonesia? | 2023-08-31 13:12:09

CHINA, Berita HUKUM - China merilis peta baru yang mencaplok wilayah yang disengketakan dengan India. Peta itu juga mencakup klaim Beijing yang meluas atas wilayah Laut China Selatan - termasuk perairan Natuna di Indonesia.

Peta terbaru China itu disebut mencakup bagian wilayah maritim zona eksklusif ekonomi (ZEE) Malaysia dekat Sabah dan Sara
...

China Semakin Agresif, Wakil Ketua MPR: Saatnya Indonesia Menyiapkan Militer Skala Penuh | 2021-12-10 11:30:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengecam sikap agresif cina yang mengklaim wilayah di laut Natuna Utara sebagai wilayah kedaulatannya yang bersumber dari klaim tradisional tidak berdasar, nine dash line (sembilan garis putus-putus). China tidak pernah berubah dan kerapkali menunjukkan sikap ekspansifnya di wilayah kedaulatan ...

China Minta Hentikan Pengeboran Natuna, Indonesia Perlu Tegas | 2021-12-10 08:09:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan perlu ketegasan untuk menjaga aktivitas pengeboran migas yang dilakukan Indonesia di kawasan Laut Natuna, yang selama ini diminta oleh China agar dihentikan. Menurutnya, sebelumnya manuver kapal-kapal China di kawasan tersebut sudah berulang kali terjadi dan kini mereka minta sec ...

Fadli Zon Ungkap Maksud Jahat China di LCS, Mau Mengambil Wilayah Kedaulatan RI | 2021-09-19 09:13:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Fadli Zon membongkar dugaan maksud jahat China di Laut Natuna Utara. Kemunculan sejumlah kapal perang China direspons anggota DPR itu.

Sebelumnya, sejumlah kapal perang China dikabarkan muncul di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Senin, 13 September 2021.

Menyoroti kemunculan sejumlah kapal China di Laut Natuna
...

Kapal Perang China Mondar-mandir di Natuna, Said Didu: Mana Nih Peneriak NKRI Harga Mati? | 2021-09-19 08:57:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh Nasional Muhammad Said Didu menyoroti masuknya sejumlah kapal milik China ke perairan Natuna.

Kapal-kapal itu, dalam sebuah rekaman video amatir milik nelayan, melenggang bebas di perairan terotorial Indonesia.

Bahkan, terdapat kapal perang milik China yang berpapasan langsung dengan kapal nelayan Indonesia.

N
...

PKS: Presiden Tidak Serius Melindungi Laut Indonesia, Kapal Bakamla Kekurangan BBM | 2021-09-19 01:14:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Kabar dan fakta yang disampaikan oleh Bakamla tentang adanya dugaan sekitar ribuan kapal vietnam dan cina yang mencuri ikan di laut Natuna Utara di kawal oleh Kapal pengamanan atau coast guard sehingga leluasa mencuri ikan di teritorial Indonesia. Potensi kerugian pencurian ikan oleh ribuan kapal ikan cina bernilai trilyuna ...

Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas | 2021-09-17 23:24:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan prihatin dan menyesalkan agresifitas China dalam mengklaim kawasan Laut Cina Selatan (LCS) melalui doktrin 'sembilan garis putus-putus' yang mereka yakini sebagai warisan tradisional masa lampau. Klaim ini, padahal sudah berulang kali dimentahkan dalam berbagai Putusan Hukum Internasional. Bagi ...

Kapal Perang China Berkeliaran di Laut Natuna, Ketua DPR: Jaga Kedaulatan! | 2021-09-17 22:06:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk serius menangani pelanggaran kedaulatan negara oleh China di Laut Natuna Utara. Puan menegaskan, Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus 'mengganggu' wilayah kedaulatan Indonesia.

Hal ini menyusul adanya kapal milik China, mulai dari kapal coas
...

Kapal-kapal China Diprediksi 'Akan Masuk Lagi' ke Natuna, Indonesia Perlu 'Investasi Kapal-kapal Patroli' | 2020-09-17 06:32:11

NATUNA, Berita HUKUM - Insiden masuknya kapal coast guard China ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara diprediksi pengamat akan terus terjadi mengingat China terus berpegang pada klaim teritorialnya yang biasa disebut, atau sembilan garis putus-putus.

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa fokusnya saat ini adalah m
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan
Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun
Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba
Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada
Kejagung Kembali Sita Hasil TPPU Kasus Korupsi Korporasi Sawit, Jumlah Mencapai Rp 1,1 Triliun
Perusahaan Asuransi GEGII Terbukti Langgar Hukum, Korban Minta OJK Beri Sanksi Tegas
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kata Meutya Hafid soal Pencopotan Prabu Revolusi dari Komdigi
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan
Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru
Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun
Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]