|
|||||
| Kepala Otorita IKN Mendadak Mundur Jelang Upacara 17 Agustus | 2024-06-03 19:35:56 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono bersama Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe telah mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri ini dilakukan menjelang Upacara 17 Agustus 2024 di IKN. |
||||
| Legislator Minta Kejelasan Transparansi Skema Pembebasan Lahan IKN | 2023-02-09 02:27:14 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta penjelasan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Kepala OIKN) terkait transparansi skema pembebasan lahan bagi calon ibu kota negara itu. Menurutnya perlu ada penjelasan khusus mengenai pembebasan lahan yang telah dikuasai oleh korporasi. |
||||
| Legislator Ingatkan Pemerintah Tak Paksakan Percepatan Pembangunan IKN | 2023-02-07 09:32:24 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengingatkan kepada pemerintah agar tidak memaksakan percepatan pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN). Hal itu disampaikannya dengan pertimbangan pendanaan yang memiliki keterbatasan terhadap pembangunan infrastruktur yang dinilai akan menjadi ibu kota baru tersebut. |
||||
| Aktivis JAKI Puji Langkah Kapolri Konsolidasikan Dukungan untuk Kawal dan Sukseskan IKN | 2022-06-18 19:35:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dipilihnya titik 0 kilometer Ibu Kota Negara (IKN) sebagai tempat acara puncak Hari Bakti Kesehatan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-76 sarat makna penting. |
||||
| Poros Nasional Kedaulatan Negara Tambah 12 Pemohon Uji UU IKN | 2022-04-06 14:22:28 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Selasa (5/4) siang. Para Pemohon yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dirugikan secara potensial dalam apabila diberlaku ...Berita Selengkapnya |
||||
| Dua Investor Bersiap Mundur, PKS: Pemerintah Perlu Menghitung Beban Ekonomi Saat Memaksa Pembangunan IKN | 2022-03-29 10:50:41 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Desas-desus bakal mundurnya dua konsorsium yang menjadi investor pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menyusul mundurnya SoftBank, seolah menjadi bukti bahwa megaproyek ini bermasalah. |
||||
| Pemindahan IKN Ancaman bagi Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi | 2022-02-19 10:21:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan bahwa berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah diidentifikasi bahwa di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) terdapat tiga Kawasan dengan nilai konservasi tinggi. |
||||
| HNW Mendukung Petisi Menolak Pemindahan Ibu Kota | 2022-02-11 01:50:07 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendukung langkah sejumlah warga masyarakat menggunakan kedaulatannya secara konstitusional, menyelenggarakan Petisi menolak pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara. Hidayat juga mendukung tokoh-tokoh ba ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pindahkan Ibukota, Azyumardi Azra: Jangan Sampai Presiden Menyesal | 2022-02-08 12:47:24 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo diingatkan untuk mempertimbangkan secara matang terkait rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang ditargetkan bisa selesai sebagian pada 2024. |
||||
| Jika Dana IKN Belum Pasti, Pemerintah Belum Terlambat Batalkan UU IKN | 2022-02-04 08:04:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan mengungkapkan dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari APBN hanya dikucurkan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan kawasan inti pusat pemerintahan IKN. |
||||
|
|||||
