JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung RI memeriksa satu pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kasus dugaan korupsi PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu, Riau.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pemeriksaan dilakukan penyidik Jampidsus terhadap Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Huta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengusut temuan Menko Marves Luhut Panjaitan, terkait 9 (sembilan) juta hektar perkebunan kelapa sawit yang disinyalir belum membayar pajak. Hal tersebut disampaikannya dalam keteranga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo sebaiknya menjelaskan maksud pernyataan 'memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit' yang disampaikan seusai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor pada Senin, 9 Januari 2022. Dalam keterangannya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat memperkuat kerja s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai pemerintah harus segera membuka kembali ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Sebab, larangan ekspor CPO dan turunannya yang sudah berlaku sejak 28 April 2022 tersebut menurutnya telah menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, salah satunya bagi petani sawit. Menur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng per 28 April 2022 menuai pro dan kontra. Meski tujuannya menjaga kestabilan minyak goreng dalam negeri, namun larangan itu berdampak negatif pada petani sawit. Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Rapat Paripurna (14/7) ke-18, mengungkap adanya permasalahan terkait penyaluran dana peremajaan kelapa sawit pada 2016-2019. Anggaran yang diatur oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dinyatakan belum sepenuhnya terjamin penggunaannya sesuai dengan t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan melawan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan-kebijakan yang dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia.

Hal itu diungkapkan Kementerian Perdagangan dalam pernyataan tertulis mereka (15/12).

Gugatan, yang diajukan melalui Perutusan Tetap ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Selasa, 01 Oktober 2019, tepat di hari kopi internasional, WALHI bersama PBHKalimantan resmi mendaftarkan Permohonan Keberatan atau Uji Materiil kepada Presiden terkait dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) PP 104/ 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Pada pokoknya peraturan yang diuji ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Produk sawit Indonesia yang diboikot oleh Uni Eropa terselip kepentingan dagang untuk melindungi produk mereka sendiri, yaitu 'Sun Flower Oil' dan 'Rapeseed Oil'. Namun, tidak adanya keterbukaan dan keseriusan tindakan dari Pemerintah pada pelaku industri sawit yang nakal telah ikut mempersulit munculnya kepercayaan masyarak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Berlangsung aksi unjuk rasa damai dari massa yang mengatasnamakan Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) pada siang hari kemarin yang digelar di depan gedung kantor Kementerian Koordinator kemaritiman Republik Indonesia, tepatnya jalan MH Thamrin Jakarta Pusat. Jakarta pada, Selasa (25/6).

Para pendemo di ...Berita Selengkapnya