|
|||||
| Mega Skandal Korupsi Perbankan di Vietnam Mirip Kasus BLBI di Indonesia | 2024-03-06 20:47:23 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Negara Vietnam tengah menghadapi skandal perbankan terbesar di Asia Tenggara. Negara tersebut mengungkap dugaan penggelapan dana senilai US$ 12,4 miliar atau setara Rp 192,25 triliun (kurs Rp 15.504) oleh pengembang real estate, Truong My Lan. |
||||
| Bukan Isapan Jempol, Ketua TUN MA Buktikan Tekad Bantu Kembalikan 2 Triliun Dana BLBI | 2023-10-17 18:57:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tekad Yulius membantu pengembalian uang negara terkait dengan dana BLBI bukan isapan jempol belaka. Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Septa Candra menilai, tekad Yulius terbukti dengan memenangkan kasasi Satgas BLBI dalam perkara sita aset senilai Rp.2 triliun di Bogor. |
||||
| Ketua Kamar TUN: Pengadilan Jangan Cari-cari Kesalahan Satgas BLBI | 2023-08-16 21:26:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) MA, Hakim Agung Yulius, kembali menegaskan pihaknya siap membantu upaya pengembalian uang negara terkait dengan BLBI. Yulius meminta semua obligor mengembalikan utangnya. Sebab yang namanya utang harus dikembalikan. |
||||
| Pernyataan Hakim Agung Yulius jadi Penunjuk Arah Kerja Satgas BLBI dan Pansus DPD | 2023-08-05 10:52:55 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengungkap sikap Mahkamah Agung (MA) yang tidak abu-abu terkait dengan penanganan dana BLBI. |
||||
| Satgas BLBI Harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun | 2022-10-01 01:02:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus segera menagih dana negara sebesar Rp110,4 triliun. Pasalnya, sesuai dengan Kepres Nomor 6 Tahun 2021, masa tugas Satgas BLBI akan berakhir pada 31 Desember 2023. Sementara kerugian negara yang tertagih baru mencapai 25 persen atau Rp27,8 triliun. |
||||
| HMS: Pansus BLBI DPD RI Jangan Jadi Kuda Troya Kepentingan Politik | 2022-01-13 18:46:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) mengingatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) agar tidak menjadikan Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Pansus BLBI) ini sebagai kuda troya kepentingan politik. |
||||
| Gerakan HMS Mendukung Penuh Upaya Pemerintah Menuntaskan Kasus Mega Skandal Korupsi BLBI | 2021-12-09 21:47:12 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) mendukung penuh upaya pemerintah Indonesia menuntaskan kasus mega skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). |
||||
| Divonis 4 Tahun Penjara Irjen Polisi Napoleon Bonaparte di Eksekusi ke LP Cipinang | 2021-11-18 05:40:23 | |||||
 |
JAKARTA,Berita HUKUM - Setelah melalui proses persidangan hingga inkrah, akhirnya Jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mengeksekusi mantan Kadivhubinter, Irjen Polisi Drs Napoleon Bonaparte terpidana kasus suap USD 370 ribu dan SGD 200 ribu dari Djoko Tjandra, dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Bareskrim Polri ke Lem ...Berita Selengkapnya |
||||
| MA Anulir Putusan PT Djoko Tjandra Kembali Menjadi 4,5 Tahun | 2021-11-18 03:25:14 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melalui proses persidangan akhirnya Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman terpidana kasus tindak pidana korupsi Djoko Tjandra menjadi 4,5 tahun dari semula 3,5 tahun penjara. |
||||
| Melawan Lupa, Ekonom Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Skandal BLBI | 2021-04-20 02:12:33 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus benar-benar serius menuntaskan mega skandal BLBI yang telah merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. |
||||
|
|||||
