|
|||||
| Tak Kunjung Kirim DIM RUU EBET, Mulyanto Nilai Pemerintah Langgar UU P3 | 2022-12-02 10:28:57 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Pasalnya dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan pemerintah dan Komite II DPD RI pada Selasa (29/11/2022), tentang Pengantar Musyawarah RUU ...Berita Selengkapnya |
||||
| Harus Ada Terobosan Kebijakan Anggaran Guna Perluasan Penggunaan EBT | 2022-01-31 07:35:38 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti menilai harus ada terobosan kebijakan anggaran yang berguna untuk memperluas penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di masyarakat. Dyah Roro menilai ada anggapan selama ini bahwa pembangunan EBT tersebut memiliki harga yang tinggi. Sehingga, berdampak pada belum optimalnya transisi e ...Berita Selengkapnya |
||||
| RUPTL 2021-2030 Diterbitkan, Porsi Energi Baru Terbarukan Diperbesar | 2021-10-06 05:47:13 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 dengan memperbesar porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Target bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah 23% pada tahun 2025, sementara realisasi yang hingga akhir 2020 baru mencapai sekitar 14%, ...Berita Selengkapnya |
||||
