JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi II DPR meminta Kemendagri untuk menghentikan pelaksanaan program elektronik KTP (e-KTP). Pasalnya, banyak permasalahan yang timbul di awal pelaksanaannya tersebut.

"Kami minta Kemendagri untuk melakukan evaluasi dari pada e-KTP yang kacau-balau ini. Sebaiknya, pelaksanaan program e-KTP dihentikan sementara, ke ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyangkal pemenang tender proyek e-KTP merupakan kolega dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Bahkan, menteri tidak pernah mau menerima rekanan baik yang kalah maupun yang menang.

"Tidak benar itu. Tidak ada yang ditemui satu pun (Oleh Mendagri Gamawan Fauzi). Sekje ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Belum meratanya program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di seluruh wilayah Indonesia, dapat berakibat bisa mengancam persoalan kependudukan. Program ini juga menjadi lahan politis, bila ada yang memanfaatkan keadaan yang belum tertata baik untuk kepentingan pihak tertentu menjelang Pemilu 2014 mendatang.

"Da ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – M Nazruddin kembali membuat heboh. Ia akhirnya benar-benar ‘bernyanyi’ di hadapan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka kasus dugaan korupsi proyek wisma atlet SEA Games 2011 itu, menyatakan pernah memberikan uang kepada Wakil ketua KPK Chandra Marta Hamzah.

Uang itu untuk mengamankan proyek pengad ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Dugaan korupsi dalam pengadaan sistem kartu tanda penduduk elektronik, menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atasa dasar tersebut, institusi penegak hukum ini tengah melakukan kajian terhadap inidikasi penyelewengan anggaran pelaksanaan single identity number (SIN) yang merupakan program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Government Watch (Gowa) menduga terjadi rekayasa tender pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1 triliun. Kasus ini pun langsung di LSM tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Indikasi korupsi ini juga ditemukan dalam pengadaan barang dengan harga yang digelembun ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Tiga konsorsium yang tergabung dalam Konsorsium Solusi dan Konsorsium PT Telkom menduga adanya mark-up senilai Rp 1 triliun lebih dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Dugaan monopoli ini pun telah dilaporkan Konsorsium Solusi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada akhir pekan lalu.

Pengaduan ini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Pengadaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) diduga sarat dengan korupsi. Proyek anggaran yang menelan anggaran triliunan rupiah, diduga ada permainan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Polisi pun tengah menyelidiki indikasi tersebut.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol ...Berita Selengkapnya