Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus BLBI
 
KPK Periksa Rizal Ramli Terkait BLBI | Friday 12 Apr 2013 13:06:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Rizal Ramli untuk mendalami kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jumat (12/4). Manteri Koordinator Perekonomian dan menteri Ekonomi itu tiba digedung KPK sekitar pukul 10:12 WIB.

Rizal merupakan Menteri Ekonomi era Megawati, ia juga pernah menjabat menteri Koordinat
...

Kronologi Mega Skandal Ekonomi Indonesia BLBI | Sunday 24 Mar 2013 04:03:57

BERAWAL DARI - Krisis ekonomi yang menerpa negara-negara di Asia tahun 1997.Satu per satu mata uang negara-negara di Asia merosot nilainya.Kemajuan perekonomian negara-negara di Asia yang banyak dipuji oleh banyak pihak sebelumnya, menjadi angin kosong belaka.

Persis sebelum krisis ekonomi, @BankDunia pada 1997 menerbitkan laporan berjudul "The
...

Darmono: Kewarganegaraan Djoko Tjandra Melanggar Hukum | Monday 17 Dec 2012 21:22:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebelum meninggalkan ruangan konferensi pers Kejaksaan Agung RI, Wakil Ketua Kejaksaan Agung Darmono mengatakan bahwa, "Kewarganegaraan Djoko Tjandra melanggar hukum!" Tegas Darmono, Senin (17/12).

Secara prosedural, status kewarganegaraan Djoko Sugiarto Tjandra alias Tjan Kok Hui tidak sah. "Syarat untuk mendapat kewarga
...

Kejagung Upayakan Pengembalian Buronan BLBI Djoko Tjandra | Wednesday 29 Aug 2012 15:09:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung masih terus menindak lanjuti kegiatan - kegiatan upaya pemulangan buronan kasus BLBI, Djoko Tjandra.

Wakil Jaksa Agung Darmono menuturkan, saat ini Pemerintah Papua Nuginie (PNG) sedang mempersiapkan pemerintahan yang baru setelah terpilihnya perdana menteri yang baru. "Diharapkan pada September 2012 nanti
...

MA Tolak PK Atas PK Djoko Tjandra | Wednesday 22 Feb 2012 21:28:16

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) atas putusan PK terhadap terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra. Bos Mulia Group ini tetap dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun.

"Perkara ini diputus pada Senin (20/2 lalu. Majelis menyatakan menolak permohon
...

Kejagung Mulai Serius Buru Joko Tjandra | Wednesday 19 Oct 2011 01:24:26

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melakukan koordinasi dengan pihak lainnya untuk memulangkan buron kasus korupsi BLBI, Joko Soegiarto Tjandra. Langkah ini terkait dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang menguatkan hukuman penjara selama dua tahun bagi yang bersangkutan.

“Kami akan terus melakukan koordinasi dengan
...

Kejagung Perintahkan Kajati Usut Hotel Joko Tjandra | Friday 07 Oct 2011 17:08:14

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kabar terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra membangun hotel mewah di Bali, mengusik Kejaksaan Agung (Kejagung). Padahal, pelaku tindak pidana korupsi itu, diketahui buron dan masih bersembunyi di Singapura sejak beberapa tahun lalu.

Atas informasi pembangunan hotel tersebut, K
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Hanura Usul Pembentukan UU Pembuktian Terbalik Soal Harta Kekayaan Pejabat Negara
HNW, Wakil Ketua MPR: Putusan PN Jakarta Pusat Untuk 'Menunda Pemilu', Melanggar Konstitusi dan UU Pemilu, Harus Dikoreksi
Legislator Ajak Masyarakat Hindari Isu SARA di Pemilu 2024
Bareskrim Polri Rilis Pemulangan DPO Peredaran Gelap Narkoba 179 Kg Sabu dari Malaysia, AA Juga Ternyata Pedagang Ikan
Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional
Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Benny Rhamdani Geram, Pekerja Migran Indonesia Dimintain Biaya Paspor Rp 8 Juta oleh LPK
Profesi Guru Harus Mendapat Perlindungan Hukum dalam Menjalankan Tugas
Kurniasih Nilai Pemotongan Gaji 25 Persen Buruh Padat Kerja Memberatkan
Polri Siap Tindak Tegas Impor Pakaian Bekas alias 'Lelong'
Sisa Makanan, Plastik, dan Kertas Komposisi Sampah Paling Dominan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]