Kasus Tanah |
|
|
|
Gubernur Ancam Libatkan KPK Dalam Kasus PT Copylas | Friday 03 Feb 2012 22:58:07 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus PT Copylas Indonesia yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. Gubernur Fauzi Bowo telah mengeluarkan instruksi kepada Biro Hukum DKI Jakarta untuk meminta KPK menyelidiki kasus tersebut.
Tidak hanya itu, Fauzi Bowo juga telah ...Berita Selengkapnya |
DPR Desak Pemerintah Moratorium Izin Pengelolaan Lahan | Friday 30 Dec 2011 02:26:10 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR akan meminta pemerintah melakukan moratorium pemberian izin pengelolaan lahan kepada perusahaan perkebunan dan pertambangan, hingga berbagai konflik terselesaikan. Permintaan ini menyusul kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan dan ekonomi yang diakibatkan kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut.
"Pemberian ...Berita Selengkapnya |
TGPF Mesuji Terus Kumpulkan Data | Saturday 24 Dec 2011 21:49:36 |
 |
MESUJI (BeritaHUKUM.com) – Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) masih terus melakukan pengumpulan keterangan serta data serta terkait bentrok berdarah antara warga dengan PT Silva Inhutani dan PT Barat Selatan Makmur Investindo (PT BSMI). Hal ini diperlukan untuk diverifikasi.
Pengumpulan data tersebut dengan cara menyebar tim ke lokasi kejadian d ...Berita Selengkapnya |
DPR Benarkan Ada Korban Jiwa Peristiwa Mesuji | Monday 19 Dec 2011 15:47:52 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tim pencari fakta (TPF) Mesuji dari Komisi III DPR membenarkan telah terjadinya aksi kekerasan di wilayah Mesuji, Lampung. Namun, jumlah korban tewas tidak seperti yang diberitakan media hingga 30 orang. Tim ini hanya menemukan dua korban tewas.
"Tidak sampai 30 orang. Korban meninggal dua orang di Mesuji Lampung. Sa ...Berita Selengkapnya |
Kasus Mesuji, Istana Klaim Polri dan TNI Tidak Terlibat | Friday 16 Dec 2011 16:36:52 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski belum memperoleh hasil investigasi secara menyeluruh, pemerintah sudah berani mengklaim bahwa aparat Polri dan TNI tidak terlibat dalam kasus pembantaian petani Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan. Sikap ini disampaikan juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Jumat (16/12).
Menurut dia, tim i ...Berita Selengkapnya |
Saksi Akui Berikan Rp 250 Juta Kepada Hakim Syarifudddin | Tuesday 22 Nov 2011 18:30:01 |
 |
*JPU Putar Rekaman Pembicaraan Suap
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Bantahan hakim nonaktif Syarifuddin Umar telah menerima uang suap Rp 250 juta, dimentahkan kurator PT Skycamping Indonesia (SCI) Puguh Wirawan. Puguh secara terus terang menyatakan telah memberikan uang itu kepada Syarifuddin, karena telah membantunya dalam perkara yang dihadapi.
...Berita Selengkapnya |
Majelis Urung Lanjutkan Sidang Hakim Syarifudddin | Tuesday 15 Nov 2011 21:22:32 |
 |
JAKARTA (BeritaHUIKUM.com) – Sidang lanjutan kasus penerimaan suap dengan terdakwa hakim nonaktif Syarifuddin Umar kembali ditunda. Penundaan itu lantaran dua hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu masih harus bertugas memeriksa dan mengadili perkara korupsi lainnya.
“Ada sidang yang harus didahulukan, karena masa penahanannya mau habis. ...Berita Selengkapnya |
Warga Klaim PT Holcim Beli Tanah Bermasalah | Saturday 17 Sep 2011 22:52:38 |
 |
TUBAN (BeritaHUKUM.com) – Usai melakukan demo menuntut Ali Mustain mundur sebagai kepala desa (Kades) pada Jumat (16/9) kemarin, kini puluhan warga Desa Merkawang kembali melakukan aksi serupa. Namun, kali ini mereka memasang tiang disertai tulisan yang menandakan bahwa tanah yang mereka patok masih dalam sengketa. Mereka menuding tanah tersebut ...Berita Selengkapnya |
|
|