Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Keterbukaan Informasi Publik
 
SP Pewarta Resmi Tunjuk LBH REFORM NTB Terkait Tuntutan Kepada BPK | Saturday 30 Jun 2012 12:19:30

MATARAM, NTB (BeritaHUKUM) - Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia (SP Pewarta) organisasi pekerja jurnalis yang berbasis di Sumbawa Barat resmi mengajukan laporan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan sejumlah pejabat BPK NTB, terkait upaya menghalang-halangai tugas wartawan dan menolak memberikan informasi publik sebagaimana diatur Undang Un ...

RUU Ormas, Ancam Kemerdekaan Berserikat dan Berekspresi | Sunday 17 Jun 2012 11:22:34

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Rancangan Undang-Undang tentnag Organisasi Masyarakat *RUU Ormas) yang direncanakan olh DPR dan Pemerintah sebagai penggnati UU No.8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU 8/1985) berpotensi membatasi dan merenggut ruang aktualisasi kemerdekaan berserikat.

Maraknya berbagai tindak kekera
...

Aplikasi Situs Ina-GeoPortal Picu Ekonomi | Wednesday 29 Feb 2012 01:32:21

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Keakurasian informasi tentang keruangan atau wilayah (info geospasial), ditenggarai memicu pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. Sayangnya penyelenggaraan informasi tanpa dukungan aksi terintegrasi, satu sebab info geospasial tak optimal tampil dihadapan publik.

Untuk itu Badan Informasi Geospasial (BIG) memba
...

Korupsi Masih Marak, Reformasi Birokrasi Gagal Total | Tuesday 06 Dec 2011 19:23:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Reformasi birokrasi Indonesia dapat dianggap gagal. Pasalnya, celah untuk melakukan korupsi masih ada. Bahkan, dapat dikatakan lebih besar dari sebelumnya. Kegagalan ini akibat sisa-sisa elite orde baru (Orba) tidak ikut disingkirkan, ketika beralih ke era reformasi.

"Reformasi birokrasi terhambat elite-elite birokra
...

Pemerintah Ancam Bubarkan Ormas Anarkis | Monday 14 Nov 2011 21:01:50

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemerintah akan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang melakukan tindakan kekerasan. Pembubaran ormas itu bakal dilakukan berbarengan dengan proses hukum kasus kekerasan yang dilakukan anggota ormas tersebut. Hal ini ditempuh sebagai upaya menegakan supremasi hukum berdasarkan azas yang persamaan didepan huku ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam
Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa
PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO
Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman
Wakil Ketua MPR Tagih Janji Semua Bansos PPKM Darurat
Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat Selamatkan Rakyat dan Sistem Kesehatan
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Anggota Majelis Tinggi Demokrat: Wamendes Jadi Buzzerp, Penyebar Fitnah Karena Prestasinya Buruk
Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat
Benny Rhamdani Protes Keras Soal Perlakuan Oknum Imigrasi Malaysia: Sita Barang Milik PMI Tapi Tak Dikembalikan
Penertiban Aset: Upaya Bersama Antara KPK, Pemerintah Daerah, juga Jurnalis
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]