|
|||||
| 5 Kritik Pedas Amien Rais ke Jokowi-Luhut Soal Masa Jabatan Presiden, Terakhir Jleb Banget! | 2022-04-03 14:39:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais terus melancarkan kritiknya pada pemerintah. Kritikan paling keras dialamatkan ke Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. |
||||
| HNW Tolak Manuver APDESI Soal Dukungan 3 Periode | 2022-04-03 13:53:26 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan sesudah simulasi penyelenggaraan Pemilu 14/2/2024, sesuai keputusan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR pada 24/1/2022, mestinya manuver yang dilakukan adalah mendukung agar Keputusan KPU yang konstitusional ...Berita Selengkapnya |
||||
| BEM UI: Ada Kepentingan Oligarki Dibalik Penundaan Pemilu | 2022-03-28 23:28:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024, dan isu perpanjangan masa jabatan presiden menuai banyak kecaman. |
||||
| Pakar UGM: Siapa Saja Yang Ingin Perpanjang Masa Jabatan Presiden Itu Teroris Konstitusi! | 2022-03-19 01:16:30 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengatakan siapa saja pihak yang ingin melakukan perpanjangan masa jabatan presiden demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, itu dianggap sebagai teroris konstitusi. |
||||
| Bantah Klaim Data Pemerintah, Wakil Ketua MPR: Berbeda dengan Aspirasi Rakyat Menolak Penundaan Pemilu | 2022-03-14 12:44:25 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan klaim data dukungan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Pasalnya, klaim data tersebut berbeda jauh dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang diserap Syarief Hasan setiap ...Berita Selengkapnya |
||||
| Wacana Penundaan Pemilu, Jusuf Kalla: Kalau Tak Taat Konstitusi, Negeri Ini akan Ribut | 2022-03-10 09:45:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK menilai wacana penundaan pemilu 2024 menyalahi konstitusi. JK menegaskan pesta demokrasi sesuai konstitusi adalah setiap 5 tahun sekali. |
||||
| Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Tolak Penundaan Pemilu | 2022-03-04 19:30:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, mayoritas masyarakat yang mengetahui isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, menentang usulan tersebut. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, 68-71 persen responden menginginkan pelaksanaan pemilu 2024 tetap sesuai konstitusi. |
||||
| MPR Menjaga Konstitusi, Menolak Pengunduran Pemilu | 2022-03-03 15:25:47 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menerima secara daring Pimpinan Pusat Parkindo (Partisipasi Kristen Indonesia), Selasa (1/3). Pada kesempatan itu HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mendukung konsistensi menjalankan Pancasila dan UUD NRI 1945. Karena baik ...Berita Selengkapnya |
||||
| MUI Tolak Pemilu 2024 Diundur: Fatwa Ulama Presiden Hanya 2 Periode | 2022-03-01 07:56:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan menegaskan pihaknya menolak usulan penundaan Pemilu 2024 mendatang. |
||||
| Isu Penundaan Pemilu Bergulir, Wakil Ketua MPR: Merusak Konstitusi UUD NRI 1945 | 2022-02-26 12:23:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan tanggapannya terkait isu penundaaan Pemilu 2024 yang kembali digulirkan oleh Ketum PKB . Menurut Syarief Hasan, isu penundaan Pemilihan Umum 2024 akan mengganggu iklim demokrasi dan merusak konstitusi UUD NRI 1945 di Indonesia |
||||
|
|||||
