ACEH, Berita HUKUM - Menanggapi berbagai kontroversi terhadap rancangan qanun (peratuan daerah,red) yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) nomor 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, diminta kepada masyarakat supaya tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu negatif.

Hal itu disampaikan oleh anggota komisi X DPR-RI dari Fr ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) bertemu dengan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. Pertemuan untuk menguatkan hubungan silaturahim sebagai upaya menjaga kekerabatan dan menumbuhkembangkan perdamaian di Aceh.

Selain keduanya, juga turut diundang Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud, Tim Penasehat Penandatanganan Hels ...Berita Selengkapnya

LHOKSUKON, Berita HUKUM - Sebagai bentuk dukunganya terhadap Qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera Bulan Bintang dan Lambang Singa Buraq, ratusan mahasiswa se-Aceh Utara Sabtu sore (13/4) menggelar aksi konvoi Bulan Bintang.

Ratusan peserta konvoi tersebut menggunakan kendaraan roda dua maupun empat yang dimulai sekira pukul 14:00 WIB pada ti ...Berita Selengkapnya

BANDA ACEH, Berita HUKUM - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta kepada pemerintah Aceh mengklarifikasi terhadap Qanun Aceh nomor 3 tahun 2013 sesuai arahan Mendagri tersebut sesuai aturan yang ada.

Bendera dan lambang yang disahkan oleh DPRA pada Jumat (22/3) lalu, kata Ketua YARA, Safaruddin, SH, Rabu (3/4) itu bertentangan dengan PP 77 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan, rakyat Aceh tidak perlu kehilangan muka apabila ada evaluasi dari Pemerintah Pusat terhadap Qanun atau Peraturan Daerah, termasuk Qanun tentang lambing bendera Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR Aceh pada 22 Maret lalu.

...Berita Selengkapnya

LHOKSEUMAWE, Berita HUKUM - Akademisi Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, Amrijal J Prang menyebutkan, bahwa Aceh boleh membentuk Qanun Bendera dan Lambang sebagai simbol Aceh, hal ini sesuai aturan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 246, Sabtu (30/3).

Yang menjadi persoalan sekarang menurutnya, ialah dilihat dari sisi yurid ...Berita Selengkapnya

ACEH UTARA, Berita HUKUM - Regulasi Qanun Bendera dan Lambang secara aspek yuridis sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dengan demikian sudah dapat di implementasikan.

Kendatipun demikian, pemerintah eksekutif dan legislatif Aceh harus proaktif melakukan kebijakan dalam mengambil sikap terhadap segala aksi penolakan yang mun ...Berita Selengkapnya