|
|||||
| JPU Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Berkas Perkara Dugaan 'Mafia' Tanah Cipayung | 2022-11-16 16:18:16 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah menerima, pelimpahan berkas perkara empat tersangka dan barang bukti (Tahap II) pada, Selasa 15 November 2022 dari Penyidik Kejati DKI Jakarta, dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembebasan Lahan pada Dinas Kehutanan Kota Provinsi DKI Jak ...Berita Selengkapnya |
||||
| Sertifikat Tanah Digelapkan, John Hamenda Ungkap Jawaban Atensi Kapolri Soal Tindak Lanjut Laporan | 2022-10-19 13:51:38 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang warga bernama John Hamenda mengaku menjadi korban 'mafia tanah' Pengakuan itu terkait penggelapan sertifikat tanah miliknya seluas 5,2 hektar di Manado, Sulawesi Utara. |
||||
| Buronan Kasus Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah 340 Ha Akhirnya Berhasil Ditangkap | 2022-10-13 23:45:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap tersangka penggelapan sertifikat tanah yang sudah menjadi daftar pencarian orang (DPO) selama 3 tahun. Tersangka atasnama Bambang Prayitno ditangkap di Jalan Arteri Pos Pengumben, Jakarta Barat pada, Minggu (9/10). |
||||
| Berkas Perkara Penyerobotan Tanah di Jalan Dadali Kota Bogor Tak Kunjung P21, Ini Kata Kuasa Hukum Korban | 2022-10-11 13:04:32 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berkas perkara dugaan penyerobotan tanah seluas 948 m2 di Jalan Dadali Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat tak kunjung di P21-kan (berkas perkara lengkap) dan dilimpahkan Kejaksaan Negeri Bogor. |
||||
| PT Asa Karya Multipratama Gugat Sime Darby Plantation Bhd | 2022-10-10 09:50:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Asa Karya Multipratama (AKMP), perusahaan swasta nasional Indonesia akhirnya menggugat Sime Darby Plantation Berhad, BUMN kenamaan Malaysia karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mencederai prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. |
||||
| Diduga Merampas Tanah Warga Tanpa Hak, Juanda Mustapa Dilaporkan ke Kejaksaan | 2022-09-22 09:35:26 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Dugaan praktek mafia tanah di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang disinyalir dengan cara merampas tanah warga tanpa hak diduga dilakukan oleh Juanda Mustafa, sehingga di laporkan pemilik lahan dan kuasa hukumnya ke Kejaksaan Tinggi Kaltim pada, Senin (1/8/2022) lalu. |
||||
| Hinca Panjaitan Minta Kejelasan Sering Terjadinya Miskomunikasi Soal Pengamanan Eksekusi di DIY | 2022-09-12 07:44:53 | |||||
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan meminta kejelasan sering terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi antara Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pengadilan Tinggi Negeri DIY soal pengamanan eksekusi. Menurutnya, yang terjadi selama ini antara dua institusi penegak hukum adalah diduga terjadi saling lem ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kejagung Sita Uang dan Aset Senilai Rp 17 Triliun Kasus Surya Darmadi yang Merugikan Negara Rp 104,1 T | 2022-08-31 10:54:06 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung menyita uang dan berbagai aset yang berhubungan dengan bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Sejumlah aset yang disita di antaranya 2 hotel di Bali dan satu helikopter, 3 apartemen dan 6 bangunan yang ditaksir bernilai ekonomi tinggi dari Surya alias Apeng. |
||||
| Kuasa Hukum: Penahanan Mularis Djahri atas Aduan Anggota Polisi adalah Kriminalisasi | 2022-08-13 16:29:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan tersangka dan penahanan terhadap Mularis Djahri, pengusaha asal Sumatera Selatan oleh Polda Sumsel dinilai sebagai bentuk kriminalisasi. Alasannya, kata kuasa hukum Mularis Djahri, Alex Noven, Mularis Djahri dilaporkan dengan Laporan Model A (aduan yang dibuat oleh anggota polisi), dengan laporan telah berkebun di ...Berita Selengkapnya |
||||
| Habiburokhman Minta Polda NTB Lebih Bijak Tangani Sengketa Lahan Mandalika | 2022-07-23 06:47:27 | |||||
 |
MATARAM, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat lebih bijak dalam menangani sengketa lahan di wilayah investasi besar seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, NTB. Pasalnya, masyarakat kebanyakan lemah dari sisi administrasi, tetapi kuat dari sisi pem ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
