|
|||||
| Hinca Panjaitan Minta Kejelasan Sering Terjadinya Miskomunikasi Soal Pengamanan Eksekusi di DIY | 2022-09-12 07:44:53 | |||||
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan meminta kejelasan sering terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi antara Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pengadilan Tinggi Negeri DIY soal pengamanan eksekusi. Menurutnya, yang terjadi selama ini antara dua institusi penegak hukum adalah diduga terjadi saling lem ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kejagung Sita Uang dan Aset Senilai Rp 17 Triliun Kasus Surya Darmadi yang Merugikan Negara Rp 104,1 T | 2022-08-31 10:54:06 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung menyita uang dan berbagai aset yang berhubungan dengan bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Sejumlah aset yang disita di antaranya 2 hotel di Bali dan satu helikopter, 3 apartemen dan 6 bangunan yang ditaksir bernilai ekonomi tinggi dari Surya alias Apeng. |
||||
| Kuasa Hukum: Penahanan Mularis Djahri atas Aduan Anggota Polisi adalah Kriminalisasi | 2022-08-13 16:29:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan tersangka dan penahanan terhadap Mularis Djahri, pengusaha asal Sumatera Selatan oleh Polda Sumsel dinilai sebagai bentuk kriminalisasi. Alasannya, kata kuasa hukum Mularis Djahri, Alex Noven, Mularis Djahri dilaporkan dengan Laporan Model A (aduan yang dibuat oleh anggota polisi), dengan laporan telah berkebun di ...Berita Selengkapnya |
||||
| Habiburokhman Minta Polda NTB Lebih Bijak Tangani Sengketa Lahan Mandalika | 2022-07-23 06:47:27 | |||||
 |
MATARAM, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat lebih bijak dalam menangani sengketa lahan di wilayah investasi besar seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, NTB. Pasalnya, masyarakat kebanyakan lemah dari sisi administrasi, tetapi kuat dari sisi pem ...Berita Selengkapnya |
||||
| 30 Tersangka Kasus Mafia Tanah Berhasil Ditangkap, Kapolda Metro Ungkap Modus Operandi | 2022-07-18 21:05:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap sebanyak 30 tersangka kasus mafia tanah hingga saat ini. Hal itu disampaikan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi saat konferensi pers hasil ungkap kasus mafia tanah, yang dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, K ...Berita Selengkapnya |
||||
| Komisi III DPR Janji Bentuk Pansus Mafia Tanah Usut Sengketa Lahan di Bojong Koneng | 2022-03-17 20:39:21 | |||||
 |
BOGOR, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI berjanji akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut carut marut sengketa lahan antara warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti, Bogor, Jawa Barat dengan pengembang Sentul City. |
||||
| Legislator Minta Kejelasan Banyaknya Sertifikat Tanah Ganda di Masyarakat | 2022-02-28 02:40:03 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI John Kenedy Azis meminta kejelasan pemerintah terkait banyaknya sertifikat tanah ganda yang ada di masyarakat. Menurutnya, hal itu adalah ulah oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan oknum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengurus sertifikat tersebut. |
||||
| Komisi III Desak Polri Berantas Mafia Tanah | 2022-01-25 06:49:39 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mendesak Polri untuk segera memberantas mafia tanah. Sebab, dirinya menilai Komisi III DPR RI rutin mendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknya mafia tanah di seluruh provinsi yang dikunjungi. Karena itu, Adies meminta perlu ada beberapa terobosan atau ketegasan oleh kepolis ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pernyataan Sikap Persatuan Warga Bojong Koneng dan Cijayanti, Lawan Sentul City | 2021-12-24 11:21:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan warga Desa Bojong Koneng dan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat yang tergabung dalam wadah Persatuan Warga Bojong Koneng dan Cijayanti menyampaikan pernyataan sikap yang disinyalir melawan tindakankesewenang-wenangan PT Sentul City atas lahan warga masyarakat. Selain itu, warga juga menyatakan aka ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kajati Kalbar Jadi Narasumber Sosialisasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di BPN | 2021-10-20 22:54:02 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus sengketa tanah sering kali terjadi di Indonesia, demikian juga di daerah khususnya Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, untuk menyelesaikan kasus pertanahan tersebut. |
||||
|
|||||
