Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Ormas
 
Aksi Demo 4 Ormas Lampura Tuntut Kejelasan Anggaran Disdikbud dan Panwas | 2018-07-13 04:21:36

KOTABUMI, Berita HUKUM - Tuntut transparansi sekaligus kejelasan tentang anggaran tahun 2016/2017 di lembaga Panitia Pengawas (Panwas) serta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), empat Organisasi Masyarakat (Ormas) di Lampura menggelar aksi demonstrasi pada, Kamis (12/7).

Demonstrasi yang dikomandoi
...

Ormas Jangan Ragu Berikan Kritik Bagi Pemerintah dan DPR | 2018-05-30 20:53:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta organisasi masyarakat (ormas) turut andil dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan. Ormas harus menjadi counterpart, baik bagi DPR sebagai lembaga legislatif maupun pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Ormas jangan ragu memberikan kritik dan masukan, begitupun dalam memberikan apresi ...

Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik | 2018-04-20 16:48:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta semua organisasi kemasyarakatan terlibat aktif menjaga stabilitas politik Indonesia. Terlebih dalam tahun politik ini potensi konflik sesama anak bangsa cukup tinggi.

"Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah kewajiban kita semua. Organisasi kemasyarakatan harus memegang peran pen
...

Ahli: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan Bertentangan Asas Due Process of Law | 2018-03-25 07:01:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembubaran organisasi masyarakat tanpa adanya proses pengadilan bertentangan dengan asas due process of law yang merupakan prinsip pokok negara hukum. Hal ini disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Indra Perwira selaku ahli Pemohon dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Pe ...

Ahli: Larangan dalam UU Ormas Bertentangan dengan Hukum Pidana | 2018-02-27 04:17:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Larangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas) bertentangan dengan sistem hukum pidana.

Demikian di
...

Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat | 2018-02-25 17:58:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Ormas dan LBH Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang JAPAR) menggelar acara perayaan Milad ke 1 yang dilangsungkan di aula Rumah Jabatan Anggota (RJA), Komplek DPR, Kalibata Jakarta Selatan pada, Minggu (25/2).

Setahun sudah Ormas Bang Jafar didirikan, semenjak tanggal 25 Februari 2017. "Bang Japar adalah kesatuan pengac
...

Hidayatullah: Kapolri Terbaca Seperti Ada Upaya Memecah Belah Ormas Islam | 2018-02-01 06:30:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang ormas NU dan Muhammadiyah hanya yang layak didukung lantaran berjasa kepada kemerdekaan Indonesia dan pro-pancasila, juga menuai kritik dari Syaefullah Hamid, SH. MH sebagai perwakilan salah satu pengurus Ormas di DPP Hidayatullah.

Syaefullah Hamid menyampaikan bahwa,
...

Ahli: Pencabutan Status Badan Hukum Ormas Sesuai Asas Hukum Administrasi | 2018-01-26 11:34:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Pencabutan status badan hukum ormas telah tepat dan sesuai dengan asas-asas hukum administrasi khususnya asas penegakan hukum administrasi. Demikian sampai Philipus M. Hadjon dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tent ...

GNPF Resmi Daftarkan Uji Materi UU Ormas ke MK | 2017-12-28 11:49:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ( GNPF Ulama) resmi mendaftarkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat ( UU Ormas).

"Kami ajukan permohonan uji materi undang-undang Ormas. Yang kami ajukan ada lima poin penting," kata Kuasa
...

Pemohon Telah Membentuk Ormas Perak Indonesia | 2017-12-12 10:23:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Senin (11/12). Sidang yang d ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam
Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa
PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO
Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman
Wakil Ketua MPR Tagih Janji Semua Bansos PPKM Darurat
Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat Selamatkan Rakyat dan Sistem Kesehatan
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Anggota Majelis Tinggi Demokrat: Wamendes Jadi Buzzerp, Penyebar Fitnah Karena Prestasinya Buruk
Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat
Benny Rhamdani Protes Keras Soal Perlakuan Oknum Imigrasi Malaysia: Sita Barang Milik PMI Tapi Tak Dikembalikan
Penertiban Aset: Upaya Bersama Antara KPK, Pemerintah Daerah, juga Jurnalis
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]