| Legislatif |
 |
|
| |
| Komisi VI Akan Panggil Mendag Bahas Polemik Bansos Jelang Pemilu | 2024-01-08 12:21:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyoroti sikap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menolak pembagian bantuan sosial (bansos) ditunda sampai Pemilu 2024 selesai. Ia menduga Zulhas mempolitisasi persoalan bansos tersebut.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat han ... Berita Selengkapnya |
| Audit Seluruh Smelter Secara Profesional, Objektif, dan Menyeluruh | 2023-12-28 16:20:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta semua smelter tersebut secara ketat karena sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa.
"Audit harus dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja. Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, Pemerintah m ... Berita Selengkapnya |
| Kemenhub Harus Kaji Kembali Pembatasan Penjualan Tiket di Pelabuhan Bakauheni | 2023-12-23 21:33:10 |
 |
LAMPUNG, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Dapil Lampung I Taufik Basari meminta Kemenhub untuk mengkaji kembali pembatasan penjualan tiket di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Menurutnya, masih ada beberapa peraturan yang menjadi masalah berdasarkan laporan dari masyarakat terkait penataan layanan pemesanan tiket di Pelabuhan Bakauheni.
Hal ini di ... Berita Selengkapnya |
| UU ITE Disahkan, Perkuat Jaminan Penghormatan Hak dan Kebebasan Orang Lain | 2023-12-15 11:17:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyatakan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan penyempurnaan atas pengaturan ruang digital yang telah disahkan di Rapat Paripurna DPR RI baru-baru ini, memiliki arti penting untuk mewujudkan kepastian hukum ser ... Berita Selengkapnya |
| Mulyanto: Isu Perpanjangan Izin PTFI Perlu Dibahas oleh Capres-Cawapres di Masa Kampanye | 2023-11-29 12:22:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mengangkat dan menyoroti soal perpanjangan perizinan PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam materi kampanye Pemilu 2024.
Pasalnya, menurut Mulyanto, isu ini sangat strategis. Hal itu mengingat perpanjangan izin kontrak sejatinya ... Berita Selengkapnya |
| Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak | 2023-11-20 00:04:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai kesiapan asrama haji provinsi Banten untuk menjadi embarkasi tahun 2024 perlu dukungan dari banyak pihak, terutama Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena, dirinya melihat Pemprov Banten sejauh ini belum maksimal dalam memberikan bantuan.
"Katakan baru (memberi bantuan) Rp ... Berita Selengkapnya |
| Komisi I DPR RI Sepakat Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI gantikan Laksamana Yudo Margono | 2023-11-14 07:24:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR RI menyepakati pengangkatan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Hal itu diumumkan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid usai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Jenderal TNI Agus Subiyanto, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/20 ... Berita Selengkapnya |
| Aspek Netralitas Akan Jadi Sorotan Komisi I dalam RDPU Visi-Misi Calon Panglima TNI | 2023-11-13 06:37:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani memastikan aspek netralitas TNI akan jadi sorotan yang akan ditanyakan dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Senin (13/11/2023) esok hari. Dia mengatakan m ... Berita Selengkapnya |
| Kuota 2024 Bertambah, Jangan Sampai Persoalan Haji Tahun Lalu Terulang | 2023-11-08 02:40:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis mempertanyakan kemampuan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mempersiapkan keberangkatan rombongan haji 2024. Pasalnya, ia tidak ingin permasalahan haji 2023 terulang kembali akibat ketidaksiapan Kemenag, sehingga layanan jemaah haji belum terlaksana sesuai harapan.
"Jika berkaca pad ... Berita Selengkapnya |
| Harus Diberantas, Transaksi Jumbo Judi Online Berdampak Negatif bagi Perekonomian Indonesia | 2023-10-05 13:55:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa waktu lalu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan data bahwa selama periode 2017-2022 terdapat sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan nilai total perputaran uang mencapai Rp190 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengomentari transaksi judi online dengan ... Berita Selengkapnya |
|
|
