| Peradilan |
 |
|
| |
| Jampidum Fadil Zumhana Setujui 13 Perkara Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ | 2024-01-23 21:23:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Fadil Zumhana, kembali menyetujui 13 perkara pidana umum dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ).
Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana, kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/1/2024), mengatakan bahw ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Jokowi beserta Keluarga di PTUNkan atas Dugaan Nepotisme Dinasti Politik | 2024-01-13 00:47:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarga digugat atas dugaan nepotisme ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Jum'at (12/1). Gugatan itu diajukan oleh Advokat-Advokat TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia) dan Perekat Nusantara diantaranya, Petrus Selestinus, Carrel Ticualu, Erick S. Paat, Robert B. Key ... Berita Selengkapnya |
| Koalisi Aksi di PTUN Jakarta: Tegakkan Keadilan untuk Anwar Usman, Hentikan Narasi Penjahat Konstitusi! | 2024-01-08 22:02:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Aksi Pembela Keadilan melakukan demontrasi dukungan untuk eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN Jakarta, Senin (8/1).
Mereka meminta hakim yang menangani perkara gugatan Anwar menegakkan hukum secara adil serta tidak terpengaruh opini publik.
"Tegakkan keadilan meski langit akan ... Berita Selengkapnya |
| Aturan Syarat Kewajiban Magang Bagi Calon Advokat Konstitusional | 2023-12-28 17:50:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Hakim Konstitusi menilai menghilangkan proses magang sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon advokat meski telah berpengalaman sebagai penegak hukum merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan. Sebab, advokat tak hanya harus berpotensi menjadi kuasa hukum dalam perkara pidana, tetapi juga harus ... Berita Selengkapnya |
| MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi | 2023-11-08 01:44:28 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Hakim Terlapor) melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Alhasi ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Purnomo Prawiro Dkk Bawa Nama Besar Blue Bird, Bagaimana Nasib Investor Lain? | 2023-10-17 18:48:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Masalah kasus penghilangan saham milik seorang Psikiater Dr. Mintarsih A. Latief Sp.KJ masih bergulir di Bareskrim Mabes Polri, Senin 16 Oktober 2023.
Dari keterangan Mintarsih, bahwa hingga saat ini ia memang masih terus berjuang mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya, dan karena negara ini adalah negara hukum ma ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Dugaan Penggelapan Saham di PT Blue Bird Taxi, Prof Hibnu Guru Besar Hukum Pidana Angkat Bicara | 2023-10-04 10:39:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Pidana Prof Hibnu Nugroho angkat bicara mengenai kasus saham Mintarsih Abdul Latief yang diduga dihilangkan oleh Purnomo Prawiro dkk.
Dijelaskan Prof Hibnu bahwa Polri menjalankan akuntabilitas, yakni bentuk kewajiban pertanggungjawaban kepemimpinan atau pelaksana dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
Seh ... Berita Selengkapnya |
| Mintarsih Jelaskan PT Blue Bird Taxi Adalah Induk dari PT Blue Bird, Tbk | 2023-09-07 19:59:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemilik sebagian saham di PT Blue Bird Taxi, Mintarsih Abdul Latief mengatakan dirinya adalah bagian dari jajaran Direksi PT Blue Bird Taxi yang merupakan induk dari PT Blue Bird Tbk.
"Saya dulu merupakan bagian dari jajaran Direksi PT Blue Bird Taxi, yang menjadi induk dari PT Blue Bird Tbk. PT Blue Bird Taxi didirikan t ... Berita Selengkapnya |
| Mintarsih Ungkap Ada Pengalihan Opini dan Pernyataan dari PT Blue Bird, Tbk | 2023-09-01 00:31:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan dari pihak PT Blue Bird Tbk bahwa Mintarsih Abdul Latief tidak pernah menjadi bagian dari pemegang saham, maupun masuk ke jajaran direksi perusahaan menuai reaksi dari Mintarsih langsung.
Mintarsih mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pernyataan yang dibuat oleh PT Blue Bird Tbk. Menurutnya, perusahaan terseb ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Sorot Ketidakadilan Terkait Kasus PT Blue Bird Taxi | 2023-08-27 01:31:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyaknya upaya untuk mendapatkan keadilan di Indonesia memang kerap kali masih dirasakan sulit, namun mendapatkan keadilan pun bukan suatu hal yang mustahil terjadi di negara ini
Diantara langkah hukum yang terus dilakukan oleh pemilik sebagian saham di PT Blue Bird Taxi, Mintarsih Abdul Latief, didampingi Kamaruddin Sim ... Berita Selengkapnya |
|
|
