Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Oleh: Mirah Kusumaningrum

SEORANG HAJI suku Bugis di Makassar, Sulawesi selatan berujar, 'Omset jualan saya dari hasil ekspor rumput laut terus meningkat dan sekarang sudah di angka 50 Milyar rupiah per Bulan!!'

Padahal si pak Haji ini mengekspor rumput laut dengan kondisi seadanya.

Rumput laut yang beliau eksporpun cenderung berbentuk cu ... Berita Selengkapnya

Oleh: Mirah Kusumaningrum


HARI YANG ditunggu akan tiba. Hari Lebaran. Hari Raya Idul Fitri.

Suasana semerbak haru biru dengan suasana kehangatan dan atmosfer perayaan.

Berbagai lapisan masyarakat muslim baik tua maupun muda, di kampung dan di kota menyambut dengan sukacita hari kemenangan itu.

Tak kurang menggeliat juga pada sektor e ... Berita Selengkapnya

Oleh: Alex Wibisono


SIAPA YANG gak bangga punya presiden seperti Pak Anies. Di mata dunia Internasional, Indonesia akan berwibawa.

Lu bayangin Pak Anies jadi presiden Indonesia. Lalu sebagai presiden, bicara di forum-forum internasional. Siapapun tokoh dunia akan mendengarkan. Sebab, Pak Anies telah diakui sebagai satu dari 100 intelektua ... Berita Selengkapnya

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

CUKUP DUA periode. Masing-masing lima tahun. Gak boleh lebih. Ini perintah konstitusi. Lihat UUD 1945 pasal 22E. Intinya, jabatan Presiden itu lima tahun, dan hanya boleh dipilih sekali lagi untuk lima tahun berikutnya. Bukan enam, tujuh atau delapan tahun. Itu melanggar konstitusi.

Tapi, jangan juga dikurangi. Lima ... Berita Selengkapnya

Oleh: Heintje G. Mandagi

JUDUL DI atas mungkin terkesan ekstrim. Tapi fakta yang terjadi sulit bagi penulis untuk tidak mengatakan bahwa dalam kasus penangkapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) telah terjadi legalisasi 'Law as a tool of crime' atau perbuatan menjadikan hukum sebagai alat kejahatan. ... Berita Selengkapnya

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

JOKOWI MENOLAK amandemen UUD 45. Ini artinya, presiden menolak aturan pemilu diubah. Dengan begitu, pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Setiap Presiden hanya berhak menjadi Presiden dua periode, tidak lebih.

Megawati, ketum PDIP, atasan Jokowi di partai, juga dengan tegas menolak pemilu ditunda. Megawati bila ... Berita Selengkapnya

Oleh: Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D


SIKAP PRESIDEN yang Cenderung Membiarkan Pembatalan Pemilu 2024 dapat dikenakan Delik Pengkhianatan terhadap Negara dan Karenanya dapat Berimplikasi Pemberhentian di Tengah Masa Jabatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Presiden Jokowi Yang Terhormat,

Ba'da shubuh pagi ini, sambil menyimak "Kaj ... Berita Selengkapnya

Oleh: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

PRESIDEN JOKOWI hari ini memberikan tanggapan atas wacana penundaan pemilu yang berimplikasi pada habisnya masa jabatan penyelenggara negara mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Presiden menegaskan bahwa semua orang, wajib taat dan patuh pada konstitusi ... Berita Selengkapnya

Oleh: Bambang Soesatyo

HINGGA AKHIR pekan kedua Februari 2022, masyarakat di berbagai daerah masih menyuarakan keluh kesah mereka merespons kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga kedelai. Bahkan di beberapa tempat, terjadi antrian warga yang akan membeli minyak goreng. Pemerintah hendaknya all out untuk mengatasi dua masalah ini, karena ... Berita Selengkapnya

Oleh: Hendra J Kede

PENULIS SUDAH menelusuri di Google, bertanya kepada beberapa pihak, bahkan kepada orang yang penulis anggap sangat tahu karena penulis pandang sebagai 'orang dalam' atau mantan 'orang dalam' Dewan Pers, termasuk Sekretaris Dewan Pers, Bapak Saifudin.

Pertanyaan penulis adalah terkait Peraturan Dewan Pers nomor 01/Peraturan ... Berita Selengkapnya