Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM | 2024-12-04 23:32:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, bahwa pengendara ojek online (ojol) tidak diperbolehkan mendapatkan subsidi BBM. Atas rencana itu, Ratna menolak dengan tegas kalau sampai kebijakan ini dilaksanakan.

"Karena kita punya empat juta ojek online se-indonesia dan
...

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba | 2024-11-15 09:04:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan, bakal membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan. Hal itu dikatakan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya seusai bersama rombongan anggota Komisi XIII melakukan inspeksi mendadak alias sidak di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

...

Insiden Terbunuhnya Ismail Haniyeh Perburuk Situasi Timur Tengah | 2024-08-02 17:03:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Insiden dugaan terbunuhnya Ismail Haniyeh pada Rabu, 31 Juli 2024, lalu mencuri perhatian banyak orang. Anggota DPR RI, Syahrul Aidi Maazat turut memberikan ucapan belasungkawa atas kematian Pejuang Palestina di Teheran, Iran itu.

"Kita turut berbelasungkawa atas kematian Ismail Haniya oleh serangan militer Israel di Iran
...

Tanpa Pandang Inisial, Pemberantasan Judi Online Harus Menyeluruh Hulu ke Hilir | 2024-07-31 02:44:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terkait sosok berinisial T yang disebut-sebut mengendalikan praktik judi online (judol). Menurutnya, negara seharusnya tidak perlu berfokus pada soal penyebutan inisial tersebut. Hal itu kare ...

Tolak Bansos Judi Online, HNW: Mestinya Pemerintah Satu Sikap Selamatkan Indonesia dari Darurat Judi Online | 2024-06-25 22:26:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI yang di antaranya membidangi urusan sosial, Hidayat Nur Wahid, sangat menyayangkan wacana yang disampaikan oleh Menko PMK, sekalipun sudah diklarifikasi, tetap saja itu terkesan berempati kepada judi on line yang bisa berdampak kepada hadirnya kemiskinan. Apalagi untuk ...

Mardani: Hak Angket Pemilu 2024 Bakal Bikin Rezim Tak Bisa Tidur | 2024-04-21 12:35:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyinggung terkait penggunaan Hak Angket DPR untuk menghadapi sengketa hasil pemilu 2024.

Dia menilai meski sebentar lagi hasil dari sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK akan segara sampai pada babak akhir di Senin 22 April mendatang, opsi hak angket DPR t
...

Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel | 2024-04-18 06:29:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi ketegasan Menlu RI, Retno Marsudi, yang tidak akan menormalisasi hubungan dengan penjajah Israel. Ketegasan Menlu Retno tersebut diambil di tengah banyak tekanan terhadap Indonesia agar mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

"Apresiasi Ibu Menlu yang dengan
...

Carut-Marut Soal Tambang, Mulyanto Sesalkan Ketiadaan Pejabat Definitif Ditjen Minerba | 2024-04-06 06:11:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan sampai hari ini tidak ada pejabat definitf sebagai Dirjen Minerba, Kementerian ESDM di tengah carut-marut persoalan tambang. Hal tersebut, menurutnya, bukti ketidaksungguhan Pemerintah dalam mengelola sektor vital negara tersebut.

Bahkan, saat ini terjadi sentralisasi kewenan
...

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu | 2024-03-06 21:58:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa (5/3/2023), Anggota DPR RI, Luluk Nur Hamidah menyampaikan bahwa sudah banyak aspirasi dari masyarakat yang mendorong DPR RI untuk menggunakan hak angket. Banyak pihak yang memaknai penggunaan hak angket dapat memberikan titik terang dan mengakhiri berbagai spekul ...

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi | 2024-02-26 23:40:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengatakan bahwa wacana penggunaan hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) yang ramai dibicarakan publik, seharusnya cukup ditanggapi secara proporsional berbasiskan konstitusi, karena hak angket merupakan salah ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
Sepanjang Tahun 2025 MA Memutus 37.865 Perkara, Ketua: Beban Meningkat Namun Produktivitas Tetap Stabil
Pecah Rekor 3 kali OTT KPK dalam Sehari, Siapa Saja Pejabat yang Terseret?
6 Oknum Polisi Jadi Tersangka Kasus Dugaan Terlibat Pengeroyokan Hingga 2 Matel Tewas di Kalibata
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus
Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
Pemprov Jabar Hentikan Dukungan Pembiayaan 'Etalase Dunia' Masjid Raya Bandung
Sepanjang Tahun 2025 MA Memutus 37.865 Perkara, Ketua: Beban Meningkat Namun Produktivitas Tetap Stabil
Amal Said resmi dipecat sebagai dosen UIM usai ludahi kasir swalayan
Soal Gugatan Rp140 Miliar, Purnomo Prawiro dkk Lebih 'Keji' dari Debt Collector Mata Elang


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]