| EkBis |
 |
|
| |
| Legislator Sayangkan Minimnya Kajian Mengenai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung | 2022-11-11 16:22:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menyayangkan tidak maksimalnya kajian yang dilakukan sehingga menyebabkan pembengkakkan biaya atau cost overrun dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Padahal menurutnya, proyek tersebut sudah menelan anggaran yang sangat besar, yakni Rp 114 triliun.
"Saya tidak mau mengatakan ... Berita Selengkapnya |
| Twitter akan PHK Massal Setelah Elon Musk Membelinya - Siapa Pucuk Pimpinan yang Dipecat? | 2022-11-05 05:34:19 |
 |
MERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Twitter mengatakan akan memberi tahu stafnya pada hari Jumat tentang status kepegawaiannya menyusul pengambilalihan perusahaan itu oleh Elon Musk.
Twitter mengatakan akan memberi tahu stafnya pada Jumat tentang apakah mereka akan dipecat setelah Elon Musk mengambil alih perusahaan itu.
Dalam email internal, ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan | 2022-11-01 01:57:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyatakan Pemerintah perlu melakukan antisipasi dini terhadap adanya ancaman krisis pangan. Kondisi ketahanan pangan nasional pun saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya kondisi tersebut tidak bisa dianggap remeh terlebih dengan adanya potensi resesi global di ... Berita Selengkapnya |
| Kebijakan Sertifikasi Halal 'Self-Declare' Diminta Memihak Pelaku Usaha Mikro dan Kecil | 2022-10-17 05:36:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf membeberkan sejumlah kendala percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pertama, Bukhori menyoroti adanya ketimpangan dalam praktik self-declare sertifikasi halal antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro serta kecil dari segi kriteria.
"Terkait kriteria ... Berita Selengkapnya |
| Kredit Pembiayaan UMKM OJK, Wakil Ketua MPR: Langkah Strategis dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat | 2022-10-10 10:19:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyambut baik langkah Otoritas Jasa Keuangan melalui program kredit pembiayaan melawan rentenir (KPMR) yang mencakup 76 tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) dengan total realisasi sebesar Rp 4,4 triliun pada kuartal II/2022. Program ini menjadi penting agar akses permodalan bagi usaha ... Berita Selengkapnya |
| Miris Petani Buang Hasil Panen Raya, Daniel Johan Desak Pemerintah Lakukan Intervensi | 2022-09-28 19:11:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyesalkan peristiwa dibuangnya hasil panen raya oleh petani di daerah Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah lantaran merugi dan tidak terserap pasar. Para petani di Bener Meriah dan Aceh Tengah tersebut membuang hasil pertanian berupa tomat ke tempat sampah karena sebagian hasil ... Berita Selengkapnya |
| Penghapusan Golongan Listrik 450 VA Bakal Bebani Rakyat Kecil | 2022-09-18 12:43:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana penghapusan golongan pengguna listrik 450 VA dinilai hanya akan menambah beban rakyat. Karenanya wacana yang disampaikan pemerintah harus ditolak. Sebaiknya, pemerintah berhati-hati mengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat kecil.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto dalam siaran ... Berita Selengkapnya |
| Anis Byarwati Minta Pemerintah Tinjau Kembali 'Right Issue' PT Waskita | 2022-09-16 06:33:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah tinjau kembali right issue PT Waskita. Sebab, menurutnya, yang perlu diperhatikan ketika Waskita menginginkan right issue dari pemerintah adalah faktor risiko. Secara sederhana, right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang d ... Berita Selengkapnya |
| Diah Nurwitasari: Bansos Bukan Solusi Hadapi Kenaikan BBM | 2022-09-11 07:59:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah menyertai kebijakan kenaikan BBM bersubsidi bukan solusi untuk menekan kesulitan rakyat kecil. Apalagi, bantuan tersebut hanya untuk enam bulan ke depan. Sementara kenaikan BBM bisa berkelanjutan. Data penerima bansos masih j ... Berita Selengkapnya |
| Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat | 2022-09-08 11:18:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan dan mengkritik rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) yang akan diumumkan pekan ini. Setelah pemerintah menaikkan harga BBM meski harga minyak dunia cenderung menurun, serta tanpa mempertimbangkan kesulitan hidup rakyat dan beban inflasi, rencana kena ... Berita Selengkapnya |
|
|
