| Peradilan |
 |
|
| |
| Diperiksa KPK, Anak Buah Menteri Bahlil Dicecar soal Pemberian IUP Tanpa Mekanisme | 2024-03-06 23:15:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) tanpa melalui mekanisme.
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik KPK terhadap anak buah Bahlil, yakni Hasyim Daeng Barang selaku Direktur H ... Berita Selengkapnya |
| Massa Aksi KaPK Datangi PTUN Jakarta, Minta Anwar Usman Tidak Didzalimi | 2024-02-23 00:39:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Aksi Pembela Keadilan (KaPK) menggelar aksi dukungan untuk eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN Jakarta, Kamis (22/2).
KaPK meminta hakim yang menangani perkara gugatan Anwar Usman menegakkan hukum secara adil dan tidak melakukan penzaliman.
"Jangan zalimi Anwar Usman! Anwar Usman ... Berita Selengkapnya |
| Putusan Sela, PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman yang Ingin Jadi Ketua MK Lagi | 2024-02-15 13:21:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusan sela. Di mana, dalam gugatannya, Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dibatalkan.
"Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 ... Berita Selengkapnya |
| Jampidum Fadil Zumhana Setujui 13 Perkara Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ | 2024-01-23 21:23:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Fadil Zumhana, kembali menyetujui 13 perkara pidana umum dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ).
Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana, kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/1/2024), mengatakan bahw ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Jokowi beserta Keluarga di PTUNkan atas Dugaan Nepotisme Dinasti Politik | 2024-01-13 00:47:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarga digugat atas dugaan nepotisme ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Jum'at (12/1). Gugatan itu diajukan oleh Advokat-Advokat TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia) dan Perekat Nusantara diantaranya, Petrus Selestinus, Carrel Ticualu, Erick S. Paat, Robert B. Key ... Berita Selengkapnya |
| Koalisi Aksi di PTUN Jakarta: Tegakkan Keadilan untuk Anwar Usman, Hentikan Narasi Penjahat Konstitusi! | 2024-01-08 22:02:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Aksi Pembela Keadilan melakukan demontrasi dukungan untuk eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN Jakarta, Senin (8/1).
Mereka meminta hakim yang menangani perkara gugatan Anwar menegakkan hukum secara adil serta tidak terpengaruh opini publik.
"Tegakkan keadilan meski langit akan ... Berita Selengkapnya |
| Aturan Syarat Kewajiban Magang Bagi Calon Advokat Konstitusional | 2023-12-28 17:50:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Hakim Konstitusi menilai menghilangkan proses magang sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon advokat meski telah berpengalaman sebagai penegak hukum merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan. Sebab, advokat tak hanya harus berpotensi menjadi kuasa hukum dalam perkara pidana, tetapi juga harus ... Berita Selengkapnya |
| MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi | 2023-11-08 01:44:28 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Hakim Terlapor) melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Alhasi ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Purnomo Prawiro Dkk Bawa Nama Besar Blue Bird, Bagaimana Nasib Investor Lain? | 2023-10-17 18:48:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Masalah kasus penghilangan saham milik seorang Psikiater Dr. Mintarsih A. Latief Sp.KJ masih bergulir di Bareskrim Mabes Polri, Senin 16 Oktober 2023.
Dari keterangan Mintarsih, bahwa hingga saat ini ia memang masih terus berjuang mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya, dan karena negara ini adalah negara hukum ma ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Dugaan Penggelapan Saham di PT Blue Bird Taxi, Prof Hibnu Guru Besar Hukum Pidana Angkat Bicara | 2023-10-04 10:39:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Pidana Prof Hibnu Nugroho angkat bicara mengenai kasus saham Mintarsih Abdul Latief yang diduga dihilangkan oleh Purnomo Prawiro dkk.
Dijelaskan Prof Hibnu bahwa Polri menjalankan akuntabilitas, yakni bentuk kewajiban pertanggungjawaban kepemimpinan atau pelaksana dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
Seh ... Berita Selengkapnya |
|
|
