| White Crime |
 |
|
| |
| Menanti Putusan Uji Formil dan Uji Materi: Mahkamah Konstitusi Harus Membatalkan UU KPK Baru! | 2021-05-05 05:56:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Persidangan pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) baru segera menemui titik akhir. Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan membacakan putusan uji formil dan uji materiil pada Selasa pekan depan. Berangkat dari hal tersebut, timbul satu pertanyaan, yakni: apakah MK membenarkan begitu saja sebuah prod ... Berita Selengkapnya |
| KPK Ajak Pengusaha Agar Tidak Korupsi | 2021-05-03 02:44:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihak swasta mendominasi peran sebagai tokoh utama dalam tindak pidana korupsi, khususnya penyuapan dan korupsi pengadaan barang dan jasa. Perbaikan sistem dan birokrasi menjadi kunci, agar peluang korupsi tertutupi dan daya saing usaha tetap tinggi.
Fakta ini mengemuka da ... Berita Selengkapnya |
| Kejari Cimahi Terbitkan 2 Sprindik Kasus Tipikor Dugaan Pungli dan Pengadaan Tanah Pemakaman Covid-19 | 2021-04-29 17:03:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dibawah Komando M. Noor Ingratubun SH MH, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi bergerak cepat menyidik kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah kekuasaannya. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya dua surat perintah Penyidikan (Sprindik), pertama, Print-01/M.2.34/Fd.1/04/2021 Tanggal 19 April dan kedua Print-02/M.2.34/Fd. ... Berita Selengkapnya |
| Pakar Hukum Pidana Sepakat Dakwaan KPK Harus Berdasar Fakta Hukum | 2021-04-24 10:38:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji angkat bicara mengenai tidak adanya nama dua politikus PDIP, Herman Herry dan Ikhsan Yunus, dalam dakwaan terhadap eks Menteri Sosial Juliari P Batubara.
Seno Adji yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa memang wajar saja bagi KPK untu ... Berita Selengkapnya |
| KPK dan LPSK Perkuat Kerjasama Perlindungan Saksi dan Justice Collaborator | 2021-04-19 06:45:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepakat akan memperkuat kerjasama dalam hal perlindungan saksi dan korban, termasuk di dalamnya justice collaborator.
Kesepakatan itu disampaikan saat kunjungan audiensi Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo bersama enam Wakil Ketua Antonius PS W ... Berita Selengkapnya |
| Pentingnya Koordinasi untuk Pulihkan Ekonomi Nasional | 2021-04-12 08:10:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pandemi yang masih belum berhenti tak menyurutkan langkah sejumlah kementerian dan lembaga meluncurkan berbagai program untuk memulihkan perekonomian nasional. Agar tak terjadi penyimpangan dan membuka celah korupsi, dibutuhkan pengawasan dan koordinasi antarlembaga sedari dini.
Pesan ini diutarakan Ketua Komisi Pemberant ... Berita Selengkapnya |
| Mantan Ketua KPK Kecewa SP3 Kasus BLBI: Bukti Tumpul-Tandusnya Keadilan! | 2021-04-03 16:19:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau lazim disingkat SP3 untuk kasus BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim disorot banyak pihak. Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut keputusan itu bukti nyata tumpul dan tandusnya keadilan.
"Ucapan sukses besar bagi pemerinta ... Berita Selengkapnya |
| Ketua KPK Apresiasi Film dengan Tema Anti Korupsi | 2021-03-31 00:56:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Memperingati hari film nasional yang jatuh pada 30 Maret tiap tahunnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan jika lembaga yang dipimpinnnya itu menjadikan film sebagai sarana pencegahan tindak pidana korupsi.
"Di era digital dan pesatnya kemajuan tekhnologi saat ini, kami memandang film bukan l ... Berita Selengkapnya |
| Empat Strategi Turunkan Tingkat Korupsi | 2021-03-25 19:54:21 |
 |
SURAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK akan terus mengingatkan pemerintah daerah untuk bersama memberantas korupsi. Sejumlah strategi bisa dilakukan kepala daerah agar tingkat korupsi di wilayahnya dapat ditekan.
Hal ini diungkapkan Alex usai menyaksikan penandatanganan kom ... Berita Selengkapnya |
| Dua Terdakwa Mantan Dirut dan Mantan Direktur PT AKU Dituntut 15 Tahun Penjara | 2021-03-25 01:11:47 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah (Perusda) PT Agro Kaltim Utama (AKU) di ruang Utama PN Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap dua terdakwa, terdakwa Yanuar selaku mantan Direktur Utama (Dirut) PT AKU, serta Nuriyanto, mantan Direkt ... Berita Selengkapnya |
|
|
