| White Crime |
 |
|
| |
| KPK Adukan 'Laser Hijau' Greenpeace ke Polisi, ICW: Otoriter | 2021-07-21 10:03:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pelaporan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap masyarakat sipil dalam hal ini Greenpeace ke Polres Jakarta Selatan akan menjadi catatan sejarah betapa otoriternya KPK. Hal ini menjadi bukti bahwa KPK di bawah komando Firli Bahuri telah berubah menjadi lembaga ot ... Berita Selengkapnya |
| Kader PDIP Tersangka Kasus AJB Bumiputera Ditahan Kejagung, Arteria: Mungkin Ditahan karena Pesanan | 2021-07-11 06:43:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengaku sangat sedih dan kecewa atas upaya Kejaksaan Agung yang menahan kader PDIP Nurhasanah usai ditetapkan sebagai tersangka kasus Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.
"Saya sedih, kecewa, dan prihatin bahwa cara penyelesaian permasalahan Bumiputera ini harus dilakukan d ... Berita Selengkapnya |
| ADPAKI, Kiprah Pendidik Perguruan Tinggi untuk Berantas Korupsi | 2021-07-10 02:38:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pendidikan sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi menjadi strategi baru yang diamanatkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 dan Peraturan Komisi (Perkom) No.7 Tahun 2020. Hal ini kemudian memicu kalangan pendidik atau dosen untuk mendukung strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan dideklarasikannya Asosiasi ... Berita Selengkapnya |
| Permudah Pengaduan Masyarakat, Dewas KPK Luncurkan Aplikasi E-LADUMAS OTENTIK | 2021-06-29 13:08:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pengawas KPK meluncurkan aplikasi penanganan laporan dugaan pelanggaran tugas, wewenang, dan kode etik di lingkungan KPK yang diberi nama E-LADUMAS OTENTIK.
Peluncuran ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho. Kegiatan berlangsung secara daring dan luring yang berte ... Berita Selengkapnya |
| Disebut Tidak Bisa Jawab, Nurul Ghufron: Komnas HAM Perlu Belajar Banyak | 2021-06-18 09:53:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disarankan untuk belajar lebih banyak tentang pemberian keterangan dalam proses hukum.
... Berita Selengkapnya
|
| PKS Protes BKN saat Paripurna DPR: TWK KPK Teror Keyakinan Beragama | 2021-06-07 14:22:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf melontaran kritikan terhadap Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK yang diduga banyak terjadi penyimpangan. Salah satunya, kata Muzammil, mengenai pertanyaan yang sensitif karena menyangkut keyakinan agama sese ... Berita Selengkapnya |
| Terungkap Dalam Pertemuan Jaksa Agung dengan Ketua BKP, Kerugian Negara di PT Asabri Sebesar Rp 22,78 Triliun | 2021-06-02 00:33:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung RI Dr. Burhanuddin, SH. MH. bersama dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE. menyampaikan hasil nilai penghitungan kerugian keuangan negara yang terkait dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (As ... Berita Selengkapnya |
| Barikade '98 Dukung KPK Bersihkan Anasir dan Bongkar Kasus BLBI, Century serta Hambalang | 2021-05-25 22:08:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai amanat 6 Agenda Reformasi, di mana dua di antaranya terkait hukum, yakni Pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan Penegakan Supremasi Hukum, Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi 1998 (Barikade '98) menilai masih jauh panggang dari api.
Cita-cita mulia tersebut hingga kini masih belum terwujud sesuai ... Berita Selengkapnya |
| Barikade '98 Desak Pemerintah Tuntaskan Kejahatan HAM 1998 dan Kasus Korupsi | 2021-05-22 00:26:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Barikade '98 mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menuntaskan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) atau hilangnya nyawa, penculikan terhadap para aktivis yang terjadi pada 1998.
Hal itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) Barikade '98 Benny Rhamdani dan disebut sebagai ultimatum pertama dari lima ultim ... Berita Selengkapnya |
| Jangan Jadikan TWK sebagai Dasar Pemutus Nasib Pegawai KPK | 2021-05-19 16:13:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengapresiasi dan mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti pegawai KPK, tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK. Ia meminta agar 75 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tak lulus TWK, tak begitu saja dibebastug ... Berita Selengkapnya |
|
|
