Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pemilu
Tutup Tahun 2022, Haedar Nashir Minta Tutup Buku Isu-Isu yang Membuat Pemilu Ngambang
2023-01-01 13:52:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang tutup tahun 2022, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir berharap dalam konteks kebangsaan tentang Pemilihan Umum (Pemilu) harus diselenggarakan tepat waktu, dan menjadi Pemilu yang demokratis.


Secara tegas Haedar mengatakan supaya dilakukan 'tutup buku' isu-isu yang membuat Pemilu 'ngambang', sebaliknya menjelang tutup tahun 2022 ini harus ada kepastian politik sebab akan menciptakan stabilitas terganggu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasalnya, penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan komitmen yang telah ditetapkan oleh negara, sekaligus rakyat sudah terkondisikan untuk menyambut pesta rakyat tersebut. Jadi semua pihak diharapkan untuk menutup buku isu-isu yang membuat waktu pelaksanaan Pemilu menjadi ngambang.

"Maka siapapun termasuk elite, warga bangsa, dan kelompok-kelompok kebangsaan jika kita memang ingin bangsa dan Negara ini bersatu, komitmen-komitmen yang resmi itu mari kita jaga bersama. Jadi Pemilu 2024 terlaksana sesuai jadwal dan hentikan berbagai macam pernyataan apalagi gerakan yang sifatnya spekulatif," harap Haedar.

Di acara Media Gathering Tutup Tahun 2022 yang diselenggarakan di Kantor PP Muhammadiyah Jl. Cik Ditiro, No 23. Kota Yogyakarta pada, Kamis (29/12) ini Haedar juga berharap sisa waktu sebelum tahun politik 2024 untuk melakukan pra kondisi, agar isu pembelahan politik tidak terjadi.

Pembelahan politik dari sisa Pemilu sebelumnya, kata Haedar, juga harus tutup buku dari semua pihak. Menurut Guru Besar Sosiologi ini, usaha meredam terjadinya pembelahan politik sebagaimana yang lalu, bisa dilakukan sejak tahun 2023. Dan itu harus dilakukan secara kolektif.

"Dinamika politik dalam perbedaan pilihan politik itu hal yang demokratis dan alamiah, tetapi pembelahan politik yang menjadikan institusi di tubuh bangsa dan Negara itu menjadi terbelah, seakan-akan Pemilu itu sebagai pertaruhan ideologi dan pertarungan berbagai kepentingan yang saling berhadap dan merusak kesatuan bangsa, kita kondisikan di pra agar itu tidak terjadi," ungkapnya.

Terkait dengan cara, dia menyebutkan supaya semua pihak untuk mulai memproduksi pernyataan dan isu yang berisi energi positif dalam kehidupan kebangsaan. Pemilu 2024 dan Indonesia ke depan tidak mengalami lagi pembelahan politik yang menghadap-hadapkan antar kekuatan bangsa.

"Maka kearifan elite di tubuh bangsa ini, mari kita produksi sikap dan pernyataan dan berbagai narasi, bahkan relasi justru kita menciptakan dinamika bangsa ini menciptakan dinamika politik tetap satu sama lain tetap toleran dalam perbedaan politik. Bahkan tidak jadi masalah siapapun yang berkontestasi," harap Haedar.

Lebih detail Haedar menyebutkan bahwa, produksi isu-isu dan pernyataan termasuk sikap yang berisi energi positif tidak perlu menunggu 2024, tetapi bisa dimulai pada 1 Januari 2023. Oleh karena itu dibutuhkan jiwa kenegarawanan dari semua pihak, lebih-lebih elite untuk menahan diri.

Rivalitas dalam Pemilu 2024 merupakan suatu yang wajar, apabila masih dalam koridor dan kondisi yang fair. Sehingga ketika siapapun yang menang semua bisa legowo, dan yang kalah juga tidak menjad jatuh diri.(muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan
Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]