Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kejati Sulawesi Selatan
Tim Tabur Kejati Sulsel Amankan Tjipluk Sri Rejeki, Buronan Terpidana Korupsi di Sidoharjo
2022-07-22 04:16:57

Tim Tabur Kejari Makassar.(Foto: Istimewa)
MAKASSAR, Berita HUKUM - Tim Tabur Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerjasama dengan Kejati Jawa Timur (Jatim) beserta tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar berhasil mengamankan buronan tindak pidana korupsi dana Block Grant bantuan Pengadaan Peralatan Multimedia dan Laboratorium di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah di lingkup Kementerian Agama Sulsel.

Buronan bernama Tjipluk Sri Rejeki tersebut merupakan Direktur CV. Milenia Perkasa, Komisaris CV. Mitra Anda dan Komisaris CV. Mahkota Abadi yang diamankan di Jalan Nusantara I No.3 Perumahan Juanda Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoardjo, Jatim pada, Rabu, (20/7).

Terpidana Tjipluk Sri Tejeki dieksekusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 401 K/Pid.Sus/2019 tanggal 02 April 2019.

Dikutip dari amar putusan Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 660.545.588,80.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putasan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, MH, kepada wartawan mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa kali pemanggilan, yang telah diatur oleh undang - undang tetapi yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

"Terpidana dianggap tidak koperatif, sehingga Kejaksaan memasukkan terpidana dalam daftar pencarian orang atau DPO dan berhasil di tangkap oleh Tim Tabur (tangkap buronan) yang dibentuk oleh Kejaksaan Tinggi. Terpidana diamankan tanpa perlawanan di Jalan Nusantara I No.3 Perumahan Juanda Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoardjo Jatim pada Rabu (20/07/2022)," tegas Soetarmi, SH.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel R. Febrytrianto, SH.,MH menghimbau kepada seluruh DPO Kejaksaan agar segera menyerahkan diri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena tidak ada tempat yang aman bagi buronan." pungkas Febrytrianto.(bh/gaj)


 
Berita Terkait Kejati Sulawesi Selatan
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA
Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !
Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini
Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !
Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas
Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka
Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]