Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Arab Saudi
Saudi: Alasan OPEC+ Kurangi Produksi Minyak karena Ekonomi
2022-10-16 23:50:19

ARAB SAUDI, Berita HUKUM - Riyadh menolak tuduhan bahwa pihaknya mendukung Moskow di tengah keberatan Washington terhadap pengurangan produksi minyak. Rusia, yang juga anggota OPEC+, disebut akan diuntungkan dari kenaikan harga minyak.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan pada hari Kamis (13/10) bahwa keputusan OPEC+ untuk mengurangi produksi minyak adalah "murni ekonomi."

Pekan lalu, aliansi OPEC+ yang beranggotakan 23 negara produsen minyak sepakat untuk mengurangi produksi sebesar dua juta barel per hari, dengan alasan "ketidakpastian" kondisi pasar.

Amerika Serikat keberatan dengan pengurangan produksi, dengan alasan bahwa itu akan menguntungkan Rusia, anggota OPEC+, dan memungkinkannya untuk membiayai perang di Ukraina karena harga minyak yang lebih tinggi.

Apa yang isi pernyataan Saudi?
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan pihaknya menanggapi pernyataan yang "menggambarkan keputusan tersebut sebagai tanda pihak kerajaan berpihak dalam konflik internasional serta bermotivasi politik terhadap Amerika Serikat."

Tuduhan itu "tidak berdasarkan fakta", menyingkirkan alasan keputusan OPEC+ dari "konteks ekonomi murni." Saudi menambahkan bahwa semua 23 anggota kelompok OPEC+ setuju dengan suara bulat atas keputusan tersebut.

"Hasil ini murni berdasarkan pertimbangan ekonomi untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar minyak, serta untuk membatasi volatilitas," kata kementerian itu.

Dikatakan bahwa menunda keputusan untuk mengurangi produksi selama satu bulan, seperti yang telah disarankan oleh pemerintah AS, "akan memiliki konsekuensi ekonomi yang negatif."

Saudi menyebut kerajaan telah mempertahankan posisi "berprinsip" dalam perang di Ukraina dan menolak "pelanggaran apa pun terhadap kedaulatan negara atas wilayah mereka."

AS keberatan dengan pengurangan produksi
OPEC+ mencapai keputusannya setelah berminggu-minggu melobi pejabat AS yang menentang langkah tersebut.

Awal pekan ini, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa "akan ada konsekuensi" bagi hubungan Washington dengan Riyadh menyusul pengumuman pengurangan produksi minyak. Tak lama setelah keputusan itu diumumkan, Gedung Putih mengecamnya sebagai "berpandangan sempit."

Diumumkan bahwa Biden akan terus mengarahkan pelepasan dari cadangan Minyak Strategis Washington dan berusaha untuk melonggarkan kendali OPEC atas harga global.

Beberapa pengamat di AS telah menyarankan beberapa minggu sebelum pemilihan paruh waktu di AS dengan harga bahan bakar sebagai pemicu ketegangan politik tradisional di negara itu, sangat mencolok. Yang lain berpendapat AS berusaha menjaga pasokan lebih tinggi dan harga lebih rendah karena sejumlah alasan termasuk memberi lebih banyak tekanan pada Rusia di tengah invasinya ke Ukraina.

Pemotongan tersebut merupakan yang terbesar sejak puncak pandemi virus corona pada April 2020, ketika aliansi tersebut sepakat untuk mengurangi produksi hampir 10 juta barel per hari di tengah penguncian COVID-19.(DW/bh/ha/BH/sya))





 
Berita Terkait Arab Saudi
 
Beredar Foto Pegunungan di Mekkah Arab Saudi Menghijau, Benarkah Tanda-Tanda Kiamat Sudah Dekat?
 
Saudi: Alasan OPEC+ Kurangi Produksi Minyak karena Ekonomi
 
Uni Emirat Arab Sulut Konflik dengan Arab Saudi Soal Kuota Minyak
 
Arab Saudi Usulkan Rencana Perdamaian untuk Mengakhiri Perang Saudara Selama Hampir 6 Tahun
 
Raja Salman Pecat Anggota Keluarga Kerajaan dari Kementerian Pertahanan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Profesi Guru Harus Mendapat Perlindungan Hukum dalam Menjalankan Tugas
Kurniasih Nilai Pemotongan Gaji 25 Persen Buruh Padat Kerja Memberatkan
Polri Siap Tindak Tegas Impor Pakaian Bekas alias 'Lelong'
Sisa Makanan, Plastik, dan Kertas Komposisi Sampah Paling Dominan
Mendag Zulkifli Hasan akan Bakar Barang Sitaan Pakaian Bekas Impor Senilai 30 Miliar
Buka Rakernis Korlantas, Kapolri: Wujudkan Mudik 2023 Aman hingga Tingkatkan Pelayanan Publik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hanura Usul Pembentukan UU Pembuktian Terbalik Soal Harta Kekayaan Pejabat Negara
HNW, Wakil Ketua MPR: Putusan PN Jakarta Pusat Untuk 'Menunda Pemilu', Melanggar Konstitusi dan UU Pemilu, Harus Dikoreksi
Legislator Ajak Masyarakat Hindari Isu SARA di Pemilu 2024
Bareskrim Polri Rilis Pemulangan DPO Peredaran Gelap Narkoba 179 Kg Sabu dari Malaysia, AA Juga Ternyata Pedagang Ikan
Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional
Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]