Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 

Prita Laporkan Hakim Agung ke KY
Monday 15 Aug 2011 15:47:52

Prita Mulyasari
JAKARTA-Prita Mulyasari melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim agung yang menangani kasusnya ke Komisi Yudisial (KY). Hal ini terkait dengan penanganan perkara kasasi pencemaran nama baik RS Omni Internasional, Serpong, Tangerang.

Prita melaporkan dugaan itu bersama suami dan kuasa hukumnya dengan mendatangi langsung gedung KY, Jakarta, Senin (15/8). Dia melaporkan tiga hakim Mahkamah Agung (MA) yang menerima memori kasasi penuntut umum dalam kasusnya tersebut. Mereka langsung diterima bagian pelaporan untuk mendapat registrasi pengaduan.

Penasihat hukum Prita, Slamet Yuwono menjelaskan, dugaan kejanggalan dalam etik ada pada saat hakim MH mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum. "Putusan pidana itu ada pertentangan putusan antara hakim agung dengan putusan perdata terkait gugatan Rumah Sakit Omni," ujar Yuwono .

Adapun, lanjut dia, hakim agung yang dilaporkan adalah ketua Majelis Kasasi Imam Harjadi serta dua anggotanya Zaharuddin Utama dan Salman Luthan. Ketiganya, adalah hakim Agung yang memutus perkara kasasi 882K/Pid.Sus, pada 30 Juni 2011 terhadap Prita. “Putusan kasasi itu ada pertentangan antara putusan kasasi perdata gugatan rumah Sakit Omni,” ujar Slamet Yuwono.

Sementara iru, KU melalui juru bicaranya, Asep Rahmat Fajar nebyatakan, laporan itu segera dipelajari. “Kami akan telaah terlebih dahulu laporannya. Langkah selanjutnya, bergantung dari hasil telaah. Kalau laporan itu masuk dalam terkategori yang harus diperiksa KY, barulah kami akan melakukan pemeriksaan,” ujarnya. (irw)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Penangkapan 9 Petani Dituduh Ancam Proyek Bandara VVIP IKN - 'Tindakan Sistematis terhadap Warga Mempertahankan Hak Hidupnya'
Sejalan dengan Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker'
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton
Mahasiswa UINSU di Begal HP, Pelaku Mengaku Perwira Polisi Sunggal
Tanggapi Santai Isu Hak Angket Pemilu, JK: Tidak Usah Khawatir
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu
Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024
Anies: Perjuangan Kita Belum Selesai
Jokowi Katakan 'Kalian Hebat Bila Bisa Kalahkan Saya'? Pratikno: Tak Benar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]