JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap reaktif yang ditunjukkan Polri terutama personil Polres Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sangat disesalkan dan dipertanyakan. Pasalnya, aparat Polres setempat menyerang dengan memukul sekaligus menangkap para demonstran yang ingin beraksi di depan Kantor Bupati Tuban pada, Kamis (8/3) lalu. Padahal, para aktivis demonstran itu sudah mengantongi izin.
Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto di hadapan Kapolri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja di Ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).
Aksi demo itu dilakukan jelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Tuban awal Maret lalu untuk menyaksikan panen jagung. Saat aksi digelar, Presiden Jokowi belum tiba di Tuban. Aksi sudah dilakukan tanpa pengawalan Polri.
"Saat tiba di depan Kantor Bupati, belum dilakukan orasi, pihak Kepolisian sudah melakukan pemukulan dan penangkapan. Ini preseden buruk. Aksi ini sebetulnya tidak menimbulkan kerawanan, karena hanya dilakukan beberapa orang dan sangat kondusif. Alasan apa polisi meringkus mereka. Ini menunjukkan tidak ada koordinasi dan pengawalan. Apakah setiap presiden hadir tidak boleh ada suara yang bertentangan dengan pemerintah. Mereka hanya menyuarakan apa yang ada di masyarakat," ucap Wihadi.
Anggota F-Gerindra ini mempertanyakan, mengapa sudah menyampaikan izin masih dipukuli dan ditangkap. Para aktivis itu sudah berjalan sepanjang 2 km menuju Kantor Bupati Tuban. Ini bukti tak ada koordinasi di internal Polres setempat. Sikap reaktif Polri ini dinilai juga tak profesional.
"Saya kira ini kontaproduktif. Sebagai penjaga keamanan, mestinya Polisi tidak bertindak reaktif seperti itu. Kapolres harus bertanggung jawab. Ini bisa membungkam penyampaian pendapat di seluruh Indonesia, karena Kepolisian terlalu reaktif terhadap aksi penentang pemerintah," keluh Wihadi.(mh/sc/DPR/bh/sya) |
