JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly berharap perbankan dan Pemerintah meningkatkan sensitivitas terhadap keamanan dan ancaman siber yang terus berkembang. Hal ini diungkapkannya pasca munculnya dugaan adanya serangan siber yang melumpuhkan transaksi di Bank Syariah Indonesia (BSI) selama beberapa hari belakangan ini.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mendorong setiap perbankan termasuk BSI untuk melakukan evaluasi keamanan layanan termasuk membangun dan meningkatkan efektivitas antisipasi melalui alternatif strategi dan respon terhadap berbagai resiko kejahatan siber.
"Perbankan harus sadar betul, sudah sampai mana tingkat keamanan layanan jika dihadapkan dengan perkembangan ancaman. Peningkatan ancaman siber tentu harus dibarengi dengan kesiapan keamanan layanan," ungkap Junaidi dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementariapada Jumat (12/5).
Legislator Dapil Lampung II ini mengingatkan ada implikasi serius dari berbagai aktivitas kejahatan siber di dunia perbankan. Implikasi dari kejahatan ini bukan saja merugikan finansial perbankan dan nasabah, melainkan juga akan mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap keamanan perbankan.
"Kita harus belajar banyak dari kasus serangan siber yang bisa mempengaruhi kepercayaan nasabah," imbuhnya.
Dalam pernyataan resminya Junaidi mendorong roda kesiapan keamanan siber, menurutnya perbankan harus berputar lebih cepat dibanding roda kejahatan siber. Ia juga menambahkan bahwa jika kesiapan keamanan dikayuh lambat, dikhawatirkan bukan saja meningkatkan risiko, tapi meningkatkan kemungkinan gangguan aktivitas layanan perbankan nasional.
Ia lantas menegaskan bahwa kepedulian Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan harus hadir semakin dalam, sehingga ada tindak lanjut nyata untuk benar-benar memperkuat cyber security dan cyber protection. Selain itu diharapkan Kementerian BUMN dan jajaran Direksi BSI dapat bersikap transparan terkait permasalahan ini.
"Memperkuat keamanan siber tentu tidak hanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab perbankan, melainkan perlu dukungan pemerintah dalam membangun model yang lebih efektif dalam mengantisipasi serangan siber di masa depan,", tutup Junaidi.(uc/rdn/DPR/bh/sya) |
