Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Beras
Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton
2024-02-26 21:25:26

Buruh membongkar beras impor dari Thailand yang baru tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dengan menggunakan kapal Vimc Unity, Senin (29/5/2023).(Foto: KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut, pemerintah akan menambah impor beras pada 2024 sebanyak 1,6 juta juta ton. Dengan demikian, total impor menjadi 3,6 juta ton tahun 2024.

Langkah ini dilakukan menyusul terjadinya kelangkaan beras di berbagai jaringan retail modern. Selain itu, harga beras melambung di tengah panen raya padi yang diperkirakan banyak mundur di sejumlah daerah.

"Jadi, tahun ini, impor (semula direncanakan) 2 juta ton dan (kini akan ditambah) 1,6 juta ton. Jadi, totalnya hampir 3,6 juta impor," ucap Mendag yang akrab disapa Zulhas, saat ditemui di Pasar Klender SS, Jakarta Timur, Senin (26/2).

500 Ribu Ton Pengapalan

Dari total rencana impor beras tersebut, Mendag Zulhas mengungkapkan, sebanyak 500 ribu ton sedang dalam perjalanan menuju Tanah Air. Ia pun memastikan hingga kini stok beras pemerintah di Bulog masih aman.

"Dalam perjalanan 500 ribu ton (beras impor) sudah masuk. Stok Bulog per kemarin dapat laporan 1,4 juta ton. Jadi, berasnya banyak," katanya.

Dikarenakan Cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog masih aman, lanjut Mendag Zulhas, ia mengimbau masyarakat beralih membeli beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) ketika harga beras premium masih tinggi. Beras SPHP ini berkualitas medium, yang dikuasai pemerintah di Perum Bulog, yang biasa digunakan untuk operasi pasar (OP).

"Sementara, beras lokal panen kurang, karena baru tanam. Jadi, kalau (beras lokal) itu diminta terus pasti akan naik," tandas Mendag Zulhas.

Harga beras premium tercatat naik menembus hingga Rp 18.500 per kilogram (kg). Harga ini jauh melebihi ketentuan HET beras premium.

Sebagai informasi, sebelumnya Zulhas telah melakukan peninjauan harga pangan khususnya beras di Pasar Klender SS, Jakarta Timur pagi ini. Ia mengaku harga beras saat ini memang masih tinggi akibat kurangnya produksi di awal tahun.

"Sama ya kita keliling (ke pasar-pasar), memang beras premium lokal harganya naik. Kenapa? Biasa, suplai kurang (akibat belum panen). Kalau suplai kurang, belinya gak kurang, pasti harganya naik," ujar Zulhas.

Zulhas mengatakan para petani lokal kemungkinan baru bisa panen paling cepat Maret nanti. Karena itu ia merasa suplai beras lokal baru mulai stabil bulan depan.

"Biasa Agustus-September (petani sudah) tanam (padi), sekarang (Januari-Februari) sudah panen, ini baru tanam. (Sekarang) panen paling cepat Maret, Mei, Juni. Bulan depan paling sebagian (sudah panen)," paparnya.

Zonasi

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penetapan HET diatur berdasarkan zonasi. Untuk Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi, HET beras medium senilai Rp 10.900/kg, sedangkan beras premium Rp 13.900/kg.

Untuk Zona 2, harga lebih tinggi. Di zona yang mencakup Sumatra selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Tenggara (NTT), serta Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp 11.500/kg dan beras premium Rp 14.400/kg. Adapun di zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp 11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp 14.800/kg.(dbs/fdl/detik/investortrust/bh/sya)


 
Berita Terkait Beras
 
Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton
 
Harga Beras Naik 'Tertinggi dalam Sejarah' - 'Ini Sangat Tidak Masuk Akal karena Kita Negara Agraris'
 
Beras Langka Jelang Ramadhan, Legislator Ingatkan Pemerintah
 
Pemerintah Potensi Impor 5 Juta Ton Beras, Komisi IV Soroti Tajam Keberpihakan Terhadap Nasib Petani
 
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satgas Polri Bongkar 3 Akun Website Judi Online, 18 Pelaku Jadi Tersangka
Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini
Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah
Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup
Kepala Otorita IKN Mendadak Mundur Jelang Upacara 17 Agustus
6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Satgas Polri Bongkar 3 Akun Website Judi Online, 18 Pelaku Jadi Tersangka
Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah
Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup
6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton
Jaksa Agung: Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Timah Tembus Rp 300 Triliun
Polri dan KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai 19,2 Miliar di Bogor
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]