Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
KPU RI
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Akhirnya Dipecat
2024-07-04 16:27:24

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. (Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan, pemberhentian tetap atau memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito, di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy.

Dijelaskan Heddy, Hasyim dinyatakan terbukti melanggar kode etik terkait perkara asusila yang diadukan oleh seorang wanita berinisial CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.

Dalam perkara itu, Hasyim telah menjalani persidangan pertama pada Rabu (22/5) dan persidangan kedua pada Kamis (6/6).
Putusan terhadap Hasyim Asy'ari dibacakan secara bergantian oleh Heddy dengan empat anggota majelis DKPP lainnya, yakni Muhammad Tio Aliansyah, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, J Kristiadi dan Ratna Dewi Pettalolo.

DKPP meminta kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menindaklanjuti putusan tersebut paling lama 7 hari terhitung sejak dibacakan putusan.
Selain itu, DKPP juga meminta kepada Bawaslu untuk mengawasi putusan tersebut.

"Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," bunyi poin keempat putusan.

Sebagaimana diketahui, sejumlah sanksi telah dijatuhkan oleh DKPP kepada Hasyim Asy'ari selaku Ketua dan sekaligus anggota KPU.

Berikut catatan pelanggaran kode etik Hasyim Asy'ari yang dihimpun pewarta.:
Perjalanan Pribadi Bersama Peserta Pemilu

Hasyim bertemu peserta pemilu yang dinilai berpotensi konflik kepentingan. Hasyim diberi sanksi peringatan keras terakhir.
Pencalonan Perempuan dalam Pemilu DPR/DPRD

Pembulatan ke bawah kuota minimal 30 persen caleg perempuan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Hasyim diberi peringatan keras.

Menerima Pencalonan Gibran Rakabuming Raka (putra sulung Presiden Jokowi)

Menerima pencalonan Gibran sebelum revisi PKPU. Hasyim diberi sanksi peringatan keras terakhir.

Kasus Rekruitmen Calon Anggota KPU Nias Utara

Penggantian anggota KPU Nias Utara tanpa klarifikasi langsung. Hasyim diberi sanksi peringatan.(*/bh/amp)


 
Berita Terkait KPU RI
 
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Akhirnya Dipecat
 
Ketua KPU RI Langgar Kode Etik Soal Gibran Rakabuming Raka Jadi Peserta Pilpres 2024
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polri Ungkap Kasus Tindak Pidana Fiducia, 675 Motor Disita dan 7 Pelaku Ditangkap
PBNU Sesalkan 5 Tokoh Nahdliyin Temui Presiden Israel: Lukai Perasaan Muslim
Satgas P3GN Polri Tangkap 38.194 Tersangka Kasus Narkoba, Pengungkapan Periode Mei-Juli 2024 Disebut
Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
Tok..! Penetapan Tersangka Pegi Setiawan Kasus Vina Batal Demi Hukum
Advokat Rakyat, Agussalim SH: Taman Nasional TNKT Togean 'Eco Fasis', Hak Agraria Ulayat Milik Rakyat !
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri Ungkap Kasus Tindak Pidana Fiducia, 675 Motor Disita dan 7 Pelaku Ditangkap
Satgas P3GN Polri Tangkap 38.194 Tersangka Kasus Narkoba, Pengungkapan Periode Mei-Juli 2024 Disebut
Tok..! Penetapan Tersangka Pegi Setiawan Kasus Vina Batal Demi Hukum
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Akhirnya Dipecat
PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta
Obat yang Beredar di Masyarakat Harus Terjamin Keamanan dan Kelayakannya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]