Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Pilpres
Jokowi Tidak Akan Netral Demi Negara, Berarti Anies Musuh Negara?
2023-06-01 15:50:01

Ilustrasi. Asyari Usman.(Foto: Istimewa)
Oleh: Asyari Usman


PRESIDEN JOKOWI akhirnya berterus terang. Dia menegaskan, dia tidak akan netral dalam pilpres 2024. Jokowi mengatakan ini di Istana Negara pada 29 Mei 2023, dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pembuat konten. Selama ini Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal capres.

Kata Jokowi, dia melakukan cawe-cawe perihal penentuan capres itu untuk kepentingan negara. Bukan untuk kepentingan pribadi. Secara tersirat, Jokowi menganggap capres yang tidak dia dukung bukan untuk kepentingan negara. Atau bisa disebut sebagai "musuh negara".

Apa yang tersirat dari pengakuan Jokowi ini? Pertama, dia akan melakukan segala cara menjegal Anies Baswedan agar tidak ikut pilpres atau menang pilpres. Kedua, Jokowi menganggap pihak-pihak lain yang ikut pilpres akan merusak negara jika mereka terpilih menjadi presiden. Yang ketiga, pengakuan itu menunjukkan bahwa Jokowi sangat mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan keluarganya kalau Anies yang duduk sebagai presiden.

Dua poin pertama ini sangat mengerikan. Di bawah alam sadarnya, Jokowi menilai capres yang tidak dia dukung boleh dijegal dengan alasan demi "kepentingan negara". Dan itu maksudnya Anies. Siapa lagi?

Ini sangat tidak baik. Seorang presiden bisa seenaknya menilai capres yang tidak disukainya dengan sebutan "bukan untuk kepentingan negara". Secara sederhana, pernyataan Jokowi tersebut menganggap hanya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang memenuhi kriteria untuk "kepentingan negara".

Kesimpulan atau "mind set" Jokowi ini dipastikan akan semakin memperdalam keterbelahan bangsa ini. Sebab, ada puluhan juta orang yang mendukung Anis Baswedan. Pernyataan partisan kepala negara seperti ini jelas menggolongkan Anies dan para pendukungnya bukan komponen bangsa yang baik.

Karena itu, ada pula makna implisit lainnya. Yaitu, bahwa Jokowi "berhak" menjegal Anies dengan segala cara demi "kepentingan negara" yang dia maksud.

Kalau saja Jokowi mau merenung ulang diksi demi "kepentingan negara" dia tidak akan netral di pilpres 2024, sesungguhnya beliau mendaklarasikan permusuhan total terhadap Anies dan pendukungnya. Tentu ini sangat eksplosif. Sangat berbahaya.

Jokowi tidak hanya melakukan pelanggaran konstitusi ketika menggelar pertemuan koalisi “demi negara” di Istana Merdeka, tetapi sekarang dia juga telah bertindak provokatif. Jokowi memusuhi sebagian rakyat demi capres pilihannya.

Pantaskah seorang kepala negara seperti ini? Elokkah seorang presiden mengkotak-kotakkan rakyatnya dengan, secara implisit, menilai Anies musuh negara?

Sangat keterlaluan. Karena itu, kita mengimbau Jokowi supaya meminta maaf kepada seluruh rakyat dan mencabut ucapan "saya tidak akan netral di pilpres 2024" itu. Ini perlu beliau lakukan agar puluhan juta pendukung Aneis tidak mengambil persepsi bahwa mereka pun dianggap musuh negara versi Jokowi.

Kepada Pak Jokowi perlu kita sampaikan bahwa beliau telah melangkah terlalu jauh ke dalam kesibukan pilpres. Sebab, intervensi terang-terangan untuk memenangkan Prabowo atau Ganjar pada gilirannya bisa memperlebar keterbelahan bangsa. Bisa pula menyulut konflik horizontal.

Pak Jokowi juga sebaiknya tidak salah menduga. Yaitu anggapan bahwa rakyat tidak akan bereaksi terhadap upaya segala cara untuk menjegal Anies.

Jokowi mengatakan pilpres 2024 ini sangat penting bagi kelanjutan program
pembangunan versi dia. Tapi, beliau lupa berpuluh-puluh juta orang lain berpendapat rezim Jokowi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia.

31 Mei 2023
(Jurnalis Senior Freedom News)

(eramuslim.com/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilpres
 
Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
 
Relawan Ganjar Minta Pilpres 2024 Diulang karena Banyak Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masiv
 
Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024
 
Putusan Sela, PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman yang Ingin Jadi Ketua MK Lagi
 
Tak Percaya Quick Count, Relawan Amin Optimis Pilpres Dua Putaran
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Penangkapan 9 Petani Dituduh Ancam Proyek Bandara VVIP IKN - 'Tindakan Sistematis terhadap Warga Mempertahankan Hak Hidupnya'
Sejalan dengan Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker'
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton
Mahasiswa UINSU di Begal HP, Pelaku Mengaku Perwira Polisi Sunggal
Tanggapi Santai Isu Hak Angket Pemilu, JK: Tidak Usah Khawatir
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu
Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024
Anies: Perjuangan Kita Belum Selesai
Jokowi Katakan 'Kalian Hebat Bila Bisa Kalahkan Saya'? Pratikno: Tak Benar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]