JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung RI (Kejagung) merilis nilai kerugian negara dari kasus dugaan korupsi terkait perkara tata niaga komoditas timah oleh PT Timah Tbk, kini tembus Rp 300 triliun atau bertambah dari nilai kerugian yang dirilis semula sebesar Rp 271 triliun.
"Perkara (kasus Timah) ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis, yang semula kita perkirakan Rp 271 triliun dan ini mencapai sekitar Rp 300 triliun," kata Jaksa Agung, ST. Burhanuddin, dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu sore (29/5).
Dijelaskan Burhanuddin, kerugian negara sebesar itu berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Jampidsus Kejagung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan sejumlah ahli.
Sementara itu Kepala BPKP Yusuf Ateh mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah ini berada di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah di tahun 2015-2022. Kata Yusuf, dalam perkara ini pihaknya mendapat mandat Kejagung untuk menghitung kerugian negara tersebut.
"Kami telah melaksanakan prosedur-prosedur audit untuk mengumpulkan bukti-bukti, termasuk berdiskusi dengan para ahli," ujar Yusuf dalam kesempatan yang sama.
Adapun mandat Kejagung melalui Surat Kejaksaan Agung Nomor 2624/F2/FD2/11/2023 tanggal 14 November 2023.
"Seperti disampaikan Pak Jaksa Agung, total kerugian keuangan negara adalah sekitar Rp 300,003 triliun," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung RI telah menetapkan total 21 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.(*/bh/amp) |
