Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Mudik
HMS Center: Pemerintah Jangan Pakai Standar Ganda, Satu Sisi Dilarang Mudik Tapi Tempat Wisata Dibuka
2021-05-04 23:18:33

Hardjuno Wiwoho sebagai Ketua Umum HMS Center.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho meyakini kebijakan pemerintah melarang mudik menjelang perayaan Lebaran 2021 tidak berjalan efektif. Pasalnya, tingkat kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan lebih rendah dibanding setahun sebelumnya.

Hardjuno mengungkapkan, pada dasarnya kegiatan mudik menjelang perayaan Lebaran sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat yang tinggal di perkotaan untuk kembali ke kampung halaman.

Bahkan secara religi, lanjutnya, ada kepercayaan di masyarakat untuk melakukan permohonan maaf kepada orang tua pada momentum lebaran.

Dengan demikian, jelas Hardjuno, aspek budaya dan religi tersebut semakin menguatkan keinginan masyarakat untuk melaksanakan mudik, kendati pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik selama kurun 6-17 Mei 2021 yang disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

"Larangan mudik yang diberlakukan pemerintah itu tidak serta-merta menurunkan angka penularan Covid-19. Sebab, saat ini sudah mulai terlihat mobilitas orang untuk pulang kampung. Larangan mudik ini justru menjadi peluang bagi orang untuk pulang kampung sebelum implementasi larangan mudik," kata Hardjuno di Jakarta, Rabu (4/5).

Lebih lanjut dia menyebutkan, larangan mudik menjelang Lebaran 2021 yang dilakukan pemerintah juga dikuatkan langkah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui penerbitan Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Ramadhan 1442 H.

Namun, menurut Hardjuno, kemungkinan besar larangan tersebut diabaikan oleh masyarakat, lantaran sejauh ini sebagai besar orang berpandangan bahwa laju penularan Covid-19 sudah jauh mereda ketimbang periode menjelang Lebaran di 2020.

"Pada tahun lalu saja, banyak orang yang tetap melakukan mudik, meski pemerintah secara tegas melarang pelaksanaan mudik di masa pandemi," imbuhnya.

Dia mengatakan, kendati pemerintah akan memberlakukan penyekatan di 333 titik dan sanksi putar balik yang efektif pada 6-17 Mei 2021, tetapi diyakini bahwa antusias masyarakat untuk tetap melakukan mudik tidak akan sepenuhnya terbendung.

"Masih banyak 'jalan tikus' atau rute alternatif yang bisa dilalui pemudik untuk pulang kampung," ujar Hardjuno.

Hardjuno beranggapan, pemberlakuan aturan larangan mudik terbilang akan efektif pada sebagian besar masyarakat yang berstatus aparatur negeri sipil (ASN), pegawai BUMN, anggota TNI/Polri beserta keluarganya.

"Tetapi untuk masyarakat umum, kebijakan melarang mudik diyakini kurang mampu berjalan efektif," tegasnya.

Pasalnya, ujar Hardjuno, sejauh ini terdapat pula anggapan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa kebijakan larangan mudik yang nota bene bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19, tidak sejalan dengan langkah pemerintah yang mengizinkan masyarakat untuk beribadah di masjid dan memperkenankan tempat wisata untuk dibuka kembali.

"Jadi, saya harapkan pemerintah tidak pakai standar ganda dalam membuat kebijakan. Satu sisi masyarakat dilarang mudik, tapi sisi lain, tempat wisata dibuka. Ini kan ambigu yang membuat masyarakat tidak patuh," pungkasnya.(hw/bh/sya)


 
Berita Terkait Mudik
 
Kapolri Lepas 11.300 Peserta Mudik Gratis Polri 2022 Tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah-DIY dan Jawa Timur
 
Dukung Mudik Gratis, PT KAI Sediakan 15.130 Tiket KA Jarak Jauh
 
Puan Desak Pemerintah Antisipasi Kepadatan, Pengamat: Gencarkan Imbauan Mudik Awal
 
Kemenkes Siapkan 340 Pos Kesehatan di Jalur Mudik Lebaran 2022
 
Anak-anak Usia di Bawah 18 Tahun Bisa Mudik Tanpa PCR dan Antigen
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Firli Bahuri: Bahaya Laten Korupsi Harus Diberantas Sampai ke Akarnya
Di P20, DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi Lewat Konsep Go Green
Satgas BLBI Harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun
Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
Putri Candrawathi, Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Akhirnya Ditahan
Syarifuddin Sebut OTT Momentum Perbaiki Performa Lembaga Peradilan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA
Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?
Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat
Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000
Kejagung Sita Uang dan Aset Senilai Rp 17 Triliun Kasus Surya Darmadi yang Merugikan Negara Rp 104,1 T
HNW Menyayangkan Melemahnya Program Perlindungan Sosial Pemerintah di Tahun 2023
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]