JAKARTA, Berita HUKUM - Desas-desus bakal mundurnya dua konsorsium yang menjadi investor pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menyusul mundurnya SoftBank, seolah menjadi bukti bahwa megaproyek ini bermasalah.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia sudah seharusnya berhitung dari aspek dan sentimen ekonomi dalam setiap mengeluarkan kebijakan, termasuk dalam hal ini membangun IKN.
Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (29/3).
"Pemerintah perlu berhitung beban ekonomi jika memaksakan pembangunan masif," ujarnya.
Jika dua konsorsium investor untuk proyek IKN itu mundur, maka semakin membuktikan bahwa untuk meyakinkan investor di tengah situasi ekonomi yang belum stabil sepenuhnya bukan perkara mudah
"Ini jadi indikasi tidak mudah meyakinkan investor untuk proyek yang tidak punya sentimen ekonomi," sesalnya.
Atas dasar itu, Mardani menegaskan bahwa PKS sejak awal menolak UU IKN. Sebab, ditinjau dari berbagai aspek pun pembangunan IKN ini terkesan dipaksakan dan berpotensi bermasalah.
"Pemerintah diminta untuk mengutamakan rakyat ketimbang proyek mercusuarnya," tandasnya.(RMOL/bh/sya) |
