Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Ramah Lingkungan
Di P20, DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi Lewat Konsep Go Green
2022-10-01 01:06:19

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKASP) DPR RI Gilang Dhielafararez.(Foto: DPR/Ist/nvl)
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI siap menjadi tuan rumah perhelatan The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit (P20) yang akan diselenggarakan pekan depan. Kepada negara-negara G20, DPR akan menunjukkan secara nyata komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) yang menjadi agenda dunia.

"Salah satunya adalah strategi pembangunan ekonomi hijau dan rendah karbon untuk mengurangi emisi," kata Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKASP) DPR RI Gilang Dhielafararez dalam rilis medianya kepada Parlementaria, Kamis (29/9). Sebagai tuan rumah, DPR akan mengangkat isu mengenai pembangunan ekonomi hijau di P20.

Gilang mengatakan DPR siap menunjukkan telah memulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan atau go green, salah satunya dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Gedung DPR. "Panel surya yang dibangun di Taman Energi DPR dipakai untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik di lingkungan parlemen," tuturnya.

Tak hanya itu, menurut Gilang, Ketua DPR RI Puan Maharani juga telah memerintahkan jajarannya untuk menerapkan praktik-praktik kehidupan go green untuk menunjang pembangunan hijau. Seperti mengurangi penggunaan botol plastik, meminimalis pemakaian kertas, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dan lain-lain.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, Puan juga terus mengkampanyekan agar parlemen mengurangi jejak karbon dimulai dari lingkungan dewan sendiri. Gilang mengatakan, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu juga memberikan sejumlah masukan teknis agar perhelatan P20 nanti menyiratkan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi.

Dalam kegiatan P20, DPR nantinya juga akan mendorong penanaman jutaan pohon untuk Indonesia dan seluruh dunia. Gerakan penanaman pohon dimaksudkan guna menekan pemanasan global.

"Tentunya isu green economy penting dibawa mengingat masalah kerusakan lingkungan menjadi salah satu isu darurat yang dihadapi dunia. Seluruh negara harus mampu menunjukkan komitmennya melaksanakan tindakan nyata mengupayakan pembangunan berkelanjutan," papar Gilang.

DPR mengusung tema 'Stronger Parliament for Sustainable Recovery' dalam P20 yang sejalan dengan tema Presidensi G20, yaitu 'Recover Together, Recover Stronger'. Ada empat isu utama yang diangkat DPR dalam forum internasional bergengsi itu.

Pertama mengenai pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Kedua soal ekonomi inklusif dan ekonomi kuat untuk menghadapi tantangan terkini yaitu krisis pangan, energi, dan stagnasi. Isu ketiga terkait parlemen efektif dan demokrasi dinamis. Kemudian isu keempat mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Parlemen Rusia dan Parlemen Ukraina pun dipastikan akan menghadiri P20 melengkapi 36 negara-negara yang dianggap memiliki peran strategis bidang ekonomi dan politik global. Gilang berharap, P20 yang diselenggarakan di Indonesia dapat menjadi jembatan perdamaian untuk Rusia dan Ukraina.

"Memang P20 tidak secara khusus membahas perang Rusia dan Ukraina. Tapi kita berharap, Indonesia bisa memfasilitasi perdamaian Rusia dan Ukraina," ucapnya. Melalui Presidensi G20, Indonesia disebut harus kembali menegaskan kepemimpinan di tingkat internasional.

Oleh karena itu, penguatan peran dan fungsi parlemen untuk pemulihan berkelanjutan dinilai sangat dibutuhkan di tengah berbagai tantangan krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan global. Parlemen harus kuat dari sisi fungsi dan perannya.(tn/aha/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Ramah Lingkungan
 
Di P20, DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi Lewat Konsep Go Green
 
Smartphone: Bisakah Benar-benar Menjadi Ramah Lingkungan?
 
Sosialisasi Kantong Belanja Ramah Lingkungan Digelar di 730 Minimarket
 
Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Wajib Ditaati Mulai 1 Juli 2020
 
Hebat..!! Kerajinan Tangan Berbahan Baku Sampah Hasil Karya Para Lansia Dijual Online
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Profesi Guru Harus Mendapat Perlindungan Hukum dalam Menjalankan Tugas
Kurniasih Nilai Pemotongan Gaji 25 Persen Buruh Padat Kerja Memberatkan
Polri Siap Tindak Tegas Impor Pakaian Bekas alias 'Lelong'
Sisa Makanan, Plastik, dan Kertas Komposisi Sampah Paling Dominan
Mendag Zulkifli Hasan akan Bakar Barang Sitaan Pakaian Bekas Impor Senilai 30 Miliar
Buka Rakernis Korlantas, Kapolri: Wujudkan Mudik 2023 Aman hingga Tingkatkan Pelayanan Publik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hanura Usul Pembentukan UU Pembuktian Terbalik Soal Harta Kekayaan Pejabat Negara
HNW, Wakil Ketua MPR: Putusan PN Jakarta Pusat Untuk 'Menunda Pemilu', Melanggar Konstitusi dan UU Pemilu, Harus Dikoreksi
Legislator Ajak Masyarakat Hindari Isu SARA di Pemilu 2024
Bareskrim Polri Rilis Pemulangan DPO Peredaran Gelap Narkoba 179 Kg Sabu dari Malaysia, AA Juga Ternyata Pedagang Ikan
Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional
Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]