Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Amerika Serikat
DPR AS Lakukan Pemungutan Suara untuk Makzulkan Biden
2023-12-15 04:13:28

AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) kemarin melakukan pemungutan suara untuk secara resmi mengesahkan penyelidikan pemakzulan yang sedang berlangsung terhadap Presiden Joe Biden. Sementara itu, Partai Republik bersatu mendukung upaya tersebut meskipun mereka belum menemukan bukti kesalahan yang dilakukan oleh Partai Demokrat.

Dewan yang dikuasai Partai Republik memberikan suara 221 berbanding 212 untuk menyetujui penyelidikan tersebut. Mereka ingin memeriksa apakah Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari transaksi bisnis luar negeri putranya yang berusia 53 tahun, Hunter Biden, beberapa jam setelah anaknya itu menolak panggilan untuk bersaksi secara tertutup.

Gedung Putih menolak penyelidikan tersebut karena tidak didukung fakta dan bermotif politik. Biden sedang mempersiapkan kemungkinan pertarungan ulang pemilu 2024 dengan pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump.

Trump adalah presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali dan saat ini sedang mempersiapkan empat persidangan pidana mendatang.

Upaya tersebut hampir pasti akan gagal untuk mencopot Biden dari jabatannya. Bahkan jika DPR memilih untuk memakzulkan presiden, Senat harus memutuskan untuk menghukumnya atas tuduhan tersebut dengan suara dua pertiga suara - sebuah hal yang hampir mustahil dilakukan di majelis di mana rekan-rekan Biden dari Partai Demokrat memegang mayoritas 51-49.

Namun hal ini dapat membantu Partai Republik menyoroti tuduhan korupsi mereka selama kampanye pemilu 2024.

Pemungutan suara tersebut dilakukan tiga bulan setelah Partai Republik secara informal memulai penyelidikan dan bukan merupakan langkah yang diperlukan untuk memecat presiden atau pejabat lain dari jabatannya.

Namun, otorisasi tersebut dapat memberikan wewenang hukum yang lebih besar kepada Partai Republik untuk memaksa pemerintahan Biden agar bekerja sama dan dapat membantu melawan tuduhan dari Partai Demokrat yang mengatakan bahwa pemerintahan Biden tidak memiliki legitimasi.

Anggota DPR dari Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya mengambil keuntungan dari tindakannya ketika ia menjabat sebagai wakil presiden di era Presiden Barack Obama dari 2009 hingga 2017. Mereka memusatkan perhatian pada usaha bisnis putranya di Ukraina dan Tiongkok selama periode tersebut.

Mereka telah menemukan bukti bahwa Biden yang lebih muda membuat kliennya percaya bahwa dia dapat memberikan akses ke kantor wakil presiden. Namun mereka belum memberikan bukti bahwa Biden mengambil tindakan resmi apa pun untuk membantu bisnis-bisnis tersebut atau mendapatkan keuntungan finansial darinya.

Tak ada bukti

Pada Senin kemarin, Hunter Biden menentang panggilan pengadilan komite untuk memberikan kesaksian di balik pintu tertutup - dengan mengatakan bahwa dia hanya akan bersaksi di depan umum karena dia khawatir kata-katanya akan disalahartikan.

"Tidak ada bukti yang mendukung tuduhan bahwa ayah saya terlibat secara finansial dalam bisnis saya, karena hal itu tidak terjadi," kata Hunter Biden, dilansir dari Malay Mail, Kamis, 14 Desember 2023.

Anggota komite mengatakan, mereka akan mengambil langkah-langkah untuk menahannya karena menghina Kongres, yang berpotensi mengakibatkan hukuman penjara.

"Putra presiden tidak bisa menetapkan aturan," kata Perwakilan James Comer, ketua Komite Pengawasan DPR, yang telah memanggil kesaksian Hunter Biden.

Hunter Biden, yang menggambarkan perjuangannya melawan kecanduan narkoba dan alkohol, juga telah menjadi subyek penyelidikan kriminal selama bertahun-tahun.

Dia menghadapi dakwaan federal bahwa dia berbohong tentang penggunaan narkoba saat membeli pistol dan dakwaan terpisah karena gagal membayar pajak sebesar USD1,4 juta. Dia telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata api, dan pengacaranya mengatakan dia telah melunasi pajaknya.

"Di tengah kecanduan saya, saya sangat tidak bertanggung jawab dengan keuangan saya. Namun menyatakan bahwa hal tersebut merupakan dasar untuk penyelidikan pemakzulan adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Itu tidak tahu malu," katanya.

Perwakilan Partai Republik Jim Jordan mengatakan kata-kata Hunter Biden bahwa ayahnya tidak terlibat "secara finansial" menunjukkan bahwa presiden mungkin terlibat dalam bisnis putranya meskipun dia tidak mengambil keuntungan dari bisnis putranya.

"Dia terlibat, hanya saja tidak secara finansial. Itu adalah perubahan besar dari semua yang mereka katakan," kata Jordan.

Sementara itu, pengacara Gedung Putih Ian Sams menolak klaim tersebut. "Jim Jordan terus berbohong dan membuat pernyataan yang sepenuhnya salah tentang isi dari apa yang disebut 'investigasi' mereka," pungkasnya.(Medcom/bh/sya)


 
Berita Terkait Amerika Serikat
 
DPR AS Lakukan Pemungutan Suara untuk Makzulkan Biden
 
Amerika Serikat Lacak 'Balon Pengintai' yang Diduga Milik China - Terbang di Mana Saja Balon Itu?
 
Joe Biden akan Mengundang Para Pemimpin Indo-Pasifik ke Gedung Putih
 
AS Uji Rudal Hipersonik Mach 5, Lima Kali Kecepatan Suara
 
Sensus 2020: Masa Depan Populasi AS Bercorak Hispanik
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Penangkapan 9 Petani Dituduh Ancam Proyek Bandara VVIP IKN - 'Tindakan Sistematis terhadap Warga Mempertahankan Hak Hidupnya'
Sejalan dengan Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker'
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton
Mahasiswa UINSU di Begal HP, Pelaku Mengaku Perwira Polisi Sunggal
Tanggapi Santai Isu Hak Angket Pemilu, JK: Tidak Usah Khawatir
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu
Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024
Anies: Perjuangan Kita Belum Selesai
Jokowi Katakan 'Kalian Hebat Bila Bisa Kalahkan Saya'? Pratikno: Tak Benar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]