Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Virus Corona
Cegah Varian Corona Mu, Komisi IX: Siapkan Skenario Terburuk!
2021-09-10 09:16:01

Ilustrasi. Sejak ditemukan di Kolombia pada Januari, varian #MU #Covid-19 telah ditemukan menyebar ke sekitar 42 negara, termasuk 49 negara bagian AS.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah untuk segera memperketat pengawasan arus masuk orang yang berasal dari luar negeri. Pengawasan ini harus menjadi fokus utama seiring menyusul munculnya varian virus baru Covid-19, yaitu varian Mu (B1621). Virus tersebut diduga lebih kebal terhadap vaksin sehingga berpotensi menyebabkan gelombang pandemi Corona ketiga.

"Pemerintah harus segera membuat langkah-langkah antisipatif agar varian Mu tidak masuk ke Indonesia. Untuk mencegah imported case, pemerintah perlu memperketat pengawasan mobilitas orang baik dalam maupun luar negeri," tegas Ninik, sapaan akrabnya, dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Jakarta, Rabu (8/9).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, protokol kesehataan dan skrining harus diperketat dan dilaksanakan maksimal kembali, baik di bandara, pelabuhan, maupun pintu-pintu masuk kedatangan orang dari luar negeri. Adanya peringatan ini menjadi pertimbangan agar dampak yang timbulkan bisa dicegah dan tidak merusak ke berbagai sektor vital di Indonesia, termasuk sektor perekonomian.

Ninik berharap Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19 bersama kementerian/lembaga terkait turut menyiapkan skenario terburuk jika terjadi gelombang ketiga akibat varian Mu. Mengingat sebelumnya, Indonesia pernah melalui lonjakan kasus Corona pada beberapa bulan lalu, yang menyebabkan fasilitas kesehatan terpuruk. "Jangan sampai terulang kembali peristiwa menyedihkan seperti kemarin. Stok obat yang langka, rumah sakit penuh, tabung oksigen susah dicari, dan lain sebagainya," tuturnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pemerintah harus segera menyiapkan regulasi khusus penanganan krisis dan segala infrastuktur kesehatan dalam upaya pencegahan masuknya varian Mu Corona. "Artinya, pemerintah perlu benar-benar memastikan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan ancaman gelombang ketiga akibat pandemi," tegas Anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur III tersebut.

Hal senada juga disampaikan pula oleh Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Dirinya meminta agar skrining ketat diperketat kembali terhadap arus masuk orang yang berasal luar negeri, khususnya dari negara yang menjadi sumber atau terkena paparan kasus Corona tinggi.

"Kita juga dorong kepada Balai Litbangkes di seluruh wilayah di Indonesia untuk mendeteksi dini terhadap potensi kemungkinan varian-varian baru itu muncul," terang politisi PDI-Perjuangan itu. Berasal dari Komisi yang membidangi urusan kesehatan, ia mengingatkan, munculnya varian baru bisa terjadi akibat dua hal, seperti varian baru yang bersumber dari imported case dan juga dari lokal akibat mutasi.

"Untuk itu harus antisipasi. Litbangkes kita harus siap siaga dan sigap terhadap sesering mungkin mendeteksi, melihat, mengukur seberapa besar potensi dari virus itu bermutasi dan daerah mana yang sudah bermutasi sehingga virus-virus itu dideteksi lebih baik lagi," tandas Anggota DPR RI dari dapil Jawa Tengah V tersebut.

Sebagai informasi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkategorikan varian Mu sebagai variant of Interest (VoI) dan sudah menyebar di 40 negara, termasuk di Asia seperti Korea Selatan, Hong Kong, serta Jepang.(ts/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
PPKM Jakarta Turun ke Level 2, Gubernur Anies Ingatkan Tetap Waspada
 
Vaksinasi Massal Covid19 Dihadiri Musisi Maia Estianty
 
Puji Layanan Vaksinasi Dilaksanakan Propam Polrestro Bekasi Kota, Kompolnas: Menunjukkan Humanisme Polri
 
Imbauan Jajaran Propam Polrestro Bekasi Kota ke Warga: Walau Sudah Divaksin Tetap Patuhi Prokes
 
Vaksinasi Tidak Merata Hampir di Seluruh Daerah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sanksi Paling Signifikan', ASEAN Resmi Gelar KTT Tanpa Perwakilan Myanmar
Ini Saran dari Pengamat Terkait Disparitas Kinerja Jaksa di Pusat dan Daerah
Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Tanggapi LBH, Pemprov DKI Pastikan Reklamasi Sudah Dihentikan
Ketika Warga Jakarta Menikmati Kebahagiaan Bersepeda
Wujudkan Efektifitas Persuratan Berbasis Digital, Pemkab Bogor Lakukan Uji Coba Aplikasi SRIKANDI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Kapolda Metro Sebut Pengguna Ganja di Jakarta Masih Tinggi
Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat
Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober
Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu
Kartunis Swedia yang Menggambar Nabi Muhammad Tewas Kecelakaan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]