Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kasus Tanah
Berkas Perkara Penyerobotan Tanah di Jalan Dadali Kota Bogor Tak Kunjung P21, Ini Kata Kuasa Hukum Korban
2022-10-11 13:04:32

Tampak Fahmi Assegaf S.H (batik merah) dan Nurma Sadikin S.H (kemeja putih) bersama kliennya dalam acara diskusi bertema "Misteri Sindikat Mafia Tanah di Bogor".(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Berkas perkara dugaan penyerobotan tanah seluas 948 m2 di Jalan Dadali Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat tak kunjung di P21-kan (berkas perkara lengkap) dan dilimpahkan Kejaksaan Negeri Bogor.

Fahmi Assegaf S.H, Kuasa hukum dari Johanes Bachtyar Tedjanegara, korban penyerobotan tanah tersebut menilai proses penetapan P21 terkesan lambat dan mengulur waktu.

Padahal, lanjut Fahmi, dalam perkara penyerobotan tanah ratusan meter persegi milik pelapor, polisi telah menetapkan terlapor atau pihak yang menduduki tanah tanpa hak sebagai tersangka. Penetapan tersangka atas nama Bambang Sujarwadi dan Muhammad Hamdi berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 25 Oktober 2021 No. SP2HP/249/10/RES.1.2/2021/Satreskrim.

"Proses penetapan P21 (berkas penyidikan lengkap) oleh pihak Kejaksaan terkesan lamban, padahal perkara ini polisi telah menetapkan 2 orang tersangka sejak satu tahun lalu," ujar Fahmi dalam acara diskusi bertema "Misteri Sindikat Mafia Tanah di Bogor", yang digelar di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (10/10).

"(Perkara) Sudah sampai tahap P19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi), namun hingga kini belum juga di P21-kan atau dinyatakan berkas lengkap dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Bogor," imbuhnya.

Disampaikan Fahmi, perbuatan kedua tersangka dikenai pasal 167 KUHP tentang penguasaan tanah milik orang lain tanpa hak dan pasal 385 KUHP terkait perbuatan mengambil atau merampas (tanah) hak orang lain secara melawan hukum.

Sebelumnya diketahui, Yohanes Bachtyar Tedjanegara melaporkan peristiwa penyerobotan tanah miliknya ke pihak Polres Kota Bogor dengan nomor laporan polisi: LP/643/B/XI/2020/SPKT, tanggal 28 November 2020. Sebelum menempuh jalur hukum, kata Fahmi, kliennya telah melakukan upaya pendekatan secara persuasif kepada terlapor.

"Sudah berusaha maksimal, sudah negosiasi untuk mengeluarkan beliau, baik secara persuasif institusi dan pendekatan. Namun tetap bertahan," tuturnya.

"Selama 7 tahun BS menempati lahan dan bangunan tersebut. Dengan sangat terpaksa, klien kami melaporkan ke Polresta Bogor," sambung Fahmi.

Terkait kepemilikan tanah, Fahmi mengatakan bahwa kliennya, Yohanes Bachtyar Tedjanegara membeli tanah dan bangunan pada tahun 2001 di Jalan Dadali No 8A, RT 05 RW 05, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dengan luas 948 meter persegi dari Agus Shaleh sebagai Penjual berdasarkan Akta Jual Beli No.10 yang dibuat oleh PPAT Nixon Rudy Dewa Hasibuan S.H. Adapun akta kepemilikan yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 78.(bh/amp)


 
Berita Terkait Kasus Tanah
 
Presiden Jokowi Diminta Bentuk Unit Kerja Khusus Pemberantasan Mafia Tanah dan Evaluasi Kinerja BPN
 
JPU Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Berkas Perkara Dugaan 'Mafia' Tanah Cipayung
 
Sertifikat Tanah Digelapkan, John Hamenda Ungkap Jawaban Atensi Kapolri Soal Tindak Lanjut Laporan
 
Buronan Kasus Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah 340 Ha Akhirnya Berhasil Ditangkap
 
Berkas Perkara Penyerobotan Tanah di Jalan Dadali Kota Bogor Tak Kunjung P21, Ini Kata Kuasa Hukum Korban
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Penangkapan 9 Petani Dituduh Ancam Proyek Bandara VVIP IKN - 'Tindakan Sistematis terhadap Warga Mempertahankan Hak Hidupnya'
Sejalan dengan Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker'
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton
Mahasiswa UINSU di Begal HP, Pelaku Mengaku Perwira Polisi Sunggal
Tanggapi Santai Isu Hak Angket Pemilu, JK: Tidak Usah Khawatir
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu
Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024
Anies: Perjuangan Kita Belum Selesai
Jokowi Katakan 'Kalian Hebat Bila Bisa Kalahkan Saya'? Pratikno: Tak Benar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]