Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Wisma Atlet
Banding Vonis Angie, KPK Optimistis Sukses
Wednesday 16 Jan 2013 22:10:31

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.(Foto: BeritaHUKUM.com/coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis akan menuai hasil positif terkait bandingnya terhadap vonis Angie. Pihaknya sudah menyaipkan memori banding, untuk itu KPK mengklaim akan mendapat hasil positif saat pihaknya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi terkait vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor kepada pemilik nama lengkap Angelina Patricia Pingkan Sondakh alias Angie terdakwa kasus Wisma Atlet itu.

Keoptimisan itu disamapaikan oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. KPK menuntut Angie dengan pasal 12 dengan kurungan penjara 12 tahun, serta pasal 18, dimana Angie diminta mengembalikan uang yang telah ia dapat dari hasil korupsi. Tapi sayang, upaya untuk memberikan efek jera pada koruptor dalam hal ini adalah Angie pupus. Hal itu setelah Majelis Hakim memvonis Angie dengan pasal 11 hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.

"Upaya lain KPK untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi itu bisa dikabulkan," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi, dikantornya, Jakarta, Rabu (16/1). Angie diyakini menikmati hasi suap sebesar Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta dollar Amerika yang diterimanya secara tunai dari Grup Permai untuk menggiring proyek Kemendiknas.

Namun hakim menjeratnya dengan pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Pasal ini memuat ancaman hukuman maksimalnya hanya lima tahun penjara. Tentu vonis ini jauh dari tuntutan JPU.

KPK secara resmi telah memutuskan banding kepada Pengadilan Tinggi terkait itu. Pihaknya tengah sibuk mempersiapkan memori banding untuk dibawa ke Pengadilan Tinggi. Menurutnya, ada dua hal yang menguatkan KPK mengajukan banding. Dua hal itu adalah pasal 12 dan pasal 18. "Kita masih yakin bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan," tambah Johan.

Tidak hanya KPK yang menyatakan banding, Angie yang sebelumnya masih ragu akhirnya juga mengajukan banding. Pada persidangan lalu, tepatnya Kamis (10/1) hakim memberikan tenggat waktu 7 hari untuk memutuskan banding. Itu berarti tenggat waktu akan berakhir besok, Kamis (17/1).(bhc/din)


 
Berita Terkait Kasus Wisma Atlet
 
Pernyataan Yulianis, Diduga Fahri Hamzah Ikut Kecipratan Uang dari Nazaruddin
 
Elza Syarief: M Nazaruddin Akan Beberkan 30 Kasus Korupsi Baru Ke KPK
 
Lengkapi Berkas Anas, KPK Garap Angie
 
Kalah Banding di Pengadilan Tinggi, KPK Berniat Banding Hingga ke MA
 
KPK Telusuri Keterlibatan Gubernur Alex Noerdin
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi
Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden
Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman
Mintarsih Ungkap Hak di Balik 'Penggorengan Saham' Sorotan Menkeu Purbaya
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub
Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi
Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden
Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub
Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
Sepanjang Tahun 2025 MA Memutus 37.865 Perkara, Ketua: Beban Meningkat Namun Produktivitas Tetap Stabil
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]